"Dana Kunker DPR" Naik 77 Persen

[caption id="" align="aligncenter" width="493" caption="sumber : www.dpr.go.id"][/caption] DPR kita ternyata memang sudah kebal dengan kritikan masyarakat, baru saja masyarakat mengkritisi soal Kunjungan Kerja DPR ke Denmark dan Turki, sekarang Dana Kunjungan Kerja DPR untuk tahun Anggaran 2013, malah naik 77 persen. Seperti yang diberitakan Kompas.com, Peneliti Indonesia Budget Center (IBC) Roy Salam mengatakan, DPR kembali merencanakan berpergian ke 38 negara dengan anggaran mencapai Rp 248 ,12 milliar. Angka itu naik 77 persen dibanding anggaran tahun 2012 yakni sebesar Rp 139 ,94 milliar. Sebagai lembaga yang melegisgasi Rancangan Anggaran Perbelanjaan Negara (RAPBN), agaknya DPR memang mempunyai posisi yang sangat menentukan, sehingga dengan begitu bisa juga dengan seenaknya merencanakan dan menyetujui bujet yang mereka rancang sendiri. Membandingkan anggaran kunjungan kerja DPR dengan biaya kunjungan Kerja Kementerian tentulah bukan hal yang tepat, karena masing-masing sesuai dengan urgensinya. Seharusnya DPR tidak perlu mencari perbandingan, tapi lebih tepat melakukan evalusi instropeksi, pantaskah DPR menambah anggaran kunjungan kerja lebih dari 50 persen, adakah hal yang luar biasa yang sudah dihasilkan DPR ? Seperti yang dikatakan Roy, langkah sebagian politisi yang membandingkan kecilnya anggaran perjalanan dinas mereka dengan besarnya biaya perjalanan dinas kementerian atau lembaga. Seharusnya, DPR melaksanakan tugasnya mengawasi kinerja pemerintah terutama untuk mengerem pemborosan anggaran perjalanan dinas di lingkungan eksekutif. Inilah yang membuat DPR terkesan kekanak-kanakan, ketika disalahkan masyarakat, DPR pun tidak rela, lalu mencari perbandingan kelembaga lain, dan mencoba mencari kesalahan lembaga lain. Padahal apa salahnya mengevaluasi diri, lalu memperbaikinya, sehingga masyarakat bisa lebih maklum. DPR benar-benar terkesan tidak mempunyai "Sence of Crisis," sehinga terlihat seperti orang yang pekak dan tuli, menganggap remeh dan tidak menghargai kritikan masyarakat, dan selalu ingin di istimewakan oleh pemerintah. Bagaimana mungkin DPR bisa bersikap kritis terhadap pemerintah, kalau DPR senantiasa minta pelayanan dan fasilitas dari pemerintah. Sumber tulisan : http://m.kompas.com/news/read/2012/09/14/16393980/DPR.Minta.Dana.Kunker Baca juga : Jika DPR Diberikan "Tunjangan Jalan-jalan"