Berdasarkan pengalaman Pemprov Jawa Barat, yang juga menggunakan sistem e-planning dan e-Budgeting, terintegrasinya dua sistem ini penyusunan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Perubahan 2019 dan APBD 2020, diklaim membawa perubahan signifikan yang positif.
Menurut Kepala Bappeda Jabar Taufik Budi Santoso, di bawah kepemimpinan Gubernur Jabar Ridwan Kamil aplikasi e-Planning dan e-Budgeting kini terintegrasi maksimal.
Taufik mencontohkan, penerapan dua aplikasi terintegrasi ini membuat penyusunan anggaran jauh lebih efisien terutama untuk pos perjalanan dinas dan pembelian alat tulis kantor. Bahkan, untuk program yang dianggap yang tidak memiliki alat ukur jelas.
"Pak Gubernur sudah mengaplikasikan ini, efisiensinya bisa dilihat," katanya. Sumber
Pemkot Surabaya
Mari kita lihat seperti apa hasil penerapan sistem e-Budgeting di Pemkot Surabaya, yang tujuannya disamping untuk akuntabilitas dan transparansi anggaran, adalah demi menciptakan good governance.
Kebijakan penganggaran e-Budgeting dengan semangat untuk memerangi berbagai bentuk kecurangan dalam pemerintahan daerah. Tapi perjalanannya tidak mudah diimplementasikan karena berbagai faktor yang menghambat pelaksanaan e-procurement.
Tujuan dari kajian ini untuk mendeskripsikan implementasi e-Budgeting Surabaya, serta berbagai faktor yang menjadi hambatan dalam implementasi e-budgeting. Sementara itu beberapa indikator keberhasilan pelaksanaan e-budgeting menjadi tolak ukur bagaimana e-budgeting berhasil menciptakan good governance. Sumber
Hampir semua daerah yang menerapkan sistem e-Budgeting ini, disamping untuk transparansi dan akuntabilitas anggaran, adalah juga dengan target untuk menciptakan good governance. Memang Good governance itu bisa tercapai jika tindak kejahatan korupsi bisa diminimalisir.
Jadi memang sistem e-Budgeting ini tidak bisa digunakan untuk berbohong, atau melakukan manipulasi anggaran. Selama sistem ini digunakan untuk tujuan yang baik, maka semua akan berjalan lancar-lancar saja.
Mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) mengomentari sistem e-budgeting yang dinilai bermasalah oleh Gubernur Anies Baswedan. Menurut Ahok, sistem e-budgeting berjalan baik jika tidak ada niat melakukan korupsi.
