Memang sistem e-Budgeting kalau mendengar penjelasan dari yang sudah pernah menggunakannya, diprogram dan diformat untuk kebutuhan transparansi anggaran. Sehingga semua data yang input dalam sistem tersebut bisa diakses oleh publik.
Disamping itu, sistem e-Budgeting meng-efisiensi penganggaran, memudahkan penyusunan perencanaan anggaran. Jadi niat utama menggunakan sistem ini memang untuk meminimalisir terjadinya penyalahgunaan anggaran, karena semua sudah diformat sesuai dengan kebutuhan.
Menurut para ahlinya, sistem ini menolak diajak untuk berbohong, karena semua data yang di input kedalam sistem ini sudah diprogram untuk menerima data yang jujur, harga Satuan barang sudah di input sesuai dengan format yang tersedia didalam sistem e-Budgeting.
Jadi kalau data nilai yang di input di mark up, secara otomatis sistemnya akan menolak, itulah kadang yang menjadi masalah bagi pengguna sistem ini. Namanya juga sistem ini memang diciptakan untuk memuat data yang jujur-jujur saja, bukan data manipulatif.
Untuk kepentingan trasparansi anggaran, sistem e-Budgeting memang sudah tepat, kalau masih ada masalah tentunya bukan berada pada sistemnya, tapi SDM yang menggunakan sistem tersebut. Yang jelas, sistem ini digunakan untuk mencegah terjadinya manipulasi anggaran.
Sistem ini terintegrasi dengan DPRD dan Badan Pengawasan Pembangunan Daerah (Bappeda), sehingga secara transparan semua data yang di input bisa langsung di awasi oleh DPRD dan Bappeda. Jadi mudah diketahui jika ada mata anggaran yang nilainya dianggap janggal.
Daerah yang juga menggunakan e-Budgeting ini selain Pemprov DKI Jakarta, Pemkot Surabaya, dan Pemprov Jawa Barat. Pemkot Surabaya dan Pemprov Jawa Barat mengakui kalau sistem e-Budgeting ini sangatlah efisien, dan sangat bermanfaat dalam memudahkan pekerjaan.
Memang kalau ingin membuat anggaran secara transparan, agar bisa diakses publik, e-Budgeting ini bisa di share di web APBD, agar semua secara transparan bisa dilihat. Tujuannya menggunakan e-Budgeting ini memang untuk kebutuhan transparansi anggaran.
Makanya semua data yang di input nilainya sesuai dengan standar yang ada, tidak bisa dilebih-lebihkan. Begitu Ada data yang aneh tidak sesuai dengan apa yang sudah diformat dan diprogram dalam sistem tersebut, secara otomatis akan ditolak. Itu bukan berarti sistemnya yang tidak pintar, tapi karena semua sudah sesuai dengan kebutuhan transparansi.
Pemprov Jawa Barat
