Dari Awal KTP-el Sudah Banyak Mudharatnya

Kita semua sudah mafhum kalau proyek pengadaan e-KTP bukan cuma menjadi bancakan para elit Politik, tapi juga banyak yang menjadi korban. Tidak sedikit biaya yang dikeluarkan Pemerintah untuk proyek tersebut, besaran anggaran itupun setelah melalu proses mark up yang tidak tanggung-tanggung.

Dalam tulisan ini penulis tidak ingin mengupas secara detil soal besaran anggaran biaya pengadaan e-KTP tersebut, juga penulis tidak ingin mengurai berapa Kali lipat mark up yang dilakukan para konspirator yang terlibat dalam proyek tersebut. Penulis hanya ingin mengatakan bahwa, sesuatu yang sangat penting dibuat sistem keamanannya, menjadi tidak Aman hanya karena ulah manusia yang tamak.

Kualitas e-KTP itu sangat jauh dari ekspektasi kelayakan keamanan sebuah kartu Identitas pribadi. Tidak ada istimewanya dibandingkan dengan KTP biasa. Penulis bilang e-KTP abal-abal, karena kalau dibandingkan dengan kartu ATM saja, jauh lebih Aman sistem yang dipakai ATM. Lantas apa istemewanya e-KTP.? Tidak ada istimewanya selain fungsinya hanya sebagai kartu Identitas.

Pada kenyataannya memang, siapa saja bisa menggandakannya, siapa saja bisa mencetak blankonya. Itulah yang terjadi saat ini. Padahal isunya e-KTP itu dibuat dengan tekhnologi canggih, dengan melibatkan pakar IT dan sebagainya. Bahkan dibuat diluar negeri, bahkan sebelumnya sangat dikuatirkan semua data penduduk pengguna e-KTP bisa disalahkan gunakan.

Yang anehnya lagi, blanko e-KTP itu diperjualbelikan secara online. Kegilaan apa sedang dilakukan orang-orang tersebut. Di tahun Politik, e-KTP adalah sesuatu yang sangat sensitif. Berkali-kali ditemukan e-KTP yang tercecer dijalan, dan itu bukan dalam jumlah yang sedikit.

Semua pasti faham kalau pada akhirnya nanti, isu e-KTP yang tercecer, akan menjadi isu politik yang digoreng baik sebelum Pemilu, maupun Setelah Pemilu. Ini akan sangat memicu kekisruhan didalam masyarakat. Mendagri harus bertanggung jawab terhadap persoalan ini, meskipun persoalan awal pengadaan e-KTP bukanlah tanggung jawab Tjahyo Kumolo.

Niat awal pengadaan e-KTP tersebut pastilah baik, untuk memperbaiki sistem pendataan penduduk dengan sistem elektronik, tapi karena ulah segelintir manusia serakah, maka dari awal pengadaannya sudah banyak mudharat nya dibandingkan manfaatnya. Siapa yang mau disalahkan kalau sudah begitu.? Tidak ada yang bisa disalahkan, yang perlu disalahkan adalah kedzoliman kita sendiri, yang menjadikan persoalan ini menjadi isu politik.