Siapa yang Dimaksud Sri Mulyani Pemimpin yang Tidak Bertanggung Jawab?

Berdasarkan keterangan Pengacara Senior Adnan Buyung Nasution, Sri Mulyani Indrawati (SMI) pernah mengatakan saat menangis dimakam ayahnya, 'semoga negara ini tidak lagi dipimpin oleh orang yang tidak bertanggung jawab'.Pernyataan ini keluar dari mulut SMI merupakan luapan perasaannya terkait Kasus Century yang melibatkannya selaku Menteri Keuangan saat kasus itu terjadi, dan juga melibatkan Gubernur BI saat itu Boediono.

Pernyataan SMI itu membuat penasaran banyak orang, siapakah yang dimaksud oleh SMI, kenapa KPK tidak menelusuri apa yang katakan SMI tersebut, bukankah dalam kasus Bailout Bank Century itu bukan hanya SMI dan Boediono saja yang bertanggung jawab, mana mungkin dana sebesar, 6,7 Triliun itu dicairkan tanpa persetujuan Presiden SBY.

"Tidak mungkin, dua orang ini ( Boediono dan Sri Mulyani) berani mengeluarkan uang itu kalau tidak ada persetujuan dari presiden," demikian yang dikatakan Bang Buyung di Lotus Room Hotel Grand Mahakam, Jakarta Selatan, Jumat (24/1/2014).(Tribunnews.com)

Dari awal kasus ini terkuak publik sudah menduga tidak mungkin hanya SMI dan Boediono saja yang bertanggung jawab, Meskipun bailout Bank Century adalah tanggung jawab Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), namun LPS itu bertanggung jawab kepada presiden.

Mantan Anggota Tim Pansus Century Akbar Faisal mengatakan, seorang Menteri Keuangan dapat mencairkan dana hanya sebatas Rp 500 miliar, itu artinya lebih dari itu harus ada persetujuan Presiden, maka dari itu menurutnya lagi Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pun juga harus memberikan keterangan terkait bailout tersebut.(Tribunnews.com)

Jadi sebetulnya Kasus Bailout Century ini sudah terang benderang, dan siapa yang dimaksud SMI Pemimpin yang tidak bertanggung jawab pun sudah jelas kemana sasarannya. Akbar dan Bang Buyung senada, meminta Komisi Pemberantasan Korupsi untuk lebih gesit dalam menangani kasus Bank Century, KPK jangan hanya gesit pada kasus kecil. Menurutnya, kasus Bank Century ini harus diselesaikan KPK sebelum waktu pemilihan legislatif pada April mendatang.