Demi Logo Palang Merah, DPR Harus Keluar Negeri

Hebat, itulah kata yang pertama saya ucapkan. Saya tidak tahu persis apa yang menyebabkan DPR harus keluar negeri demi Logo Palang Merah, apakah untuk mencari perbandingan, atau juga untuk menentukan disain yang dan cocok untuk Logo Palang Merah. Kalaulah cuma itu kepentingannya, tentu masih bisa dilihat dari internet, dan tidak harus melakukan kunjungan keluar negeri secara bermai-ramai, masak sih DPR gak Capek disorot masyarakat karena hal-hal yang sepele.

Seperti yang diberitakan Kompas.com, 20 politisi yang duduk di Badan Legislasi (Baleg) DPR bertolak ke dua negara, yakni Denmark dan Turki, alokasi anggaran ke dua negara itu mencapai sekitar Rp 1,3 miliar dengan rincian alokasi anggaran ke Denmark sebesar Rp 666 juta dan alokasi ke Turki sebesar Rp 636 juta. Mereka beramai-ramai ke dua negara itu untuk kepentingan logo dalam pembahasan Rancangan Undang-Undang Palang Merah.

"Sudah tidak dicerna akal sehat. Masak mau menentukan lambang palang merah saja harus berkunjung ke dua negara tersebut," kata Uchok Sky Khadafi, Koordinator Advokasi dan Investigasi
Sekretariat Nasional Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra) di Jakarta, Rabu
(5/9/2012).

Sementara itu perincian pengeluaran biaya perorang seperti yang saya kutip dari Vivanews.com, Untuk setiap anggota dewan, menghabiskan Rp62 juta untuk ongkos pesawat eksekutif ke Denmark. Sementara untuk biaya harian di Denmark mencapai Rp4 juta per hari," kata Uchok dalam siaran persnya, Rabu 5 September 2012.

Sementara untuk pergi ke Turki, kelas eksekutif harus membayar tiket pesawat sebesar Rp59 juta. Biaya perhari sebesar Rp3 juta untuk masing-masing anggota dewan. Mereka berangkat sejak Senin
3 September 2012 hingga 5 September 2012.

Memang selalu ada cara bagi Anggota DPR untuk jalan-jalan keluar negeri, studi banding atau kunjungan kerja adalah alasan yang biasa mereka lakukan. Padahal biaya yang dikeluarkan bukanlah sedikit, namun tetap saja hatus dilakukan. Mungkin inilah bentuk pamrih DPR pada Pemerintah, sehingga pemerintah pun wajib mengeluarkan anggaran untuk perjalanan tersebut.