Oleh: Ajinatha Adanya kontrak politik secara khusus antara Presiden SBY dengan partai-partai yang ada didalam koalisi membuat Presiden SBY tersandera secara politik, sehingga tidak bisa mengeluarkan sebuah kebijakan yang berorientasi kepada kepentingan rakyat. Sekalipun hal ini berkali-kali dibantah, bahwa SBY tidak tersandera oleh kepentingan partai koalisi, namun pada kenyataannya terlihat jelas dengan gamangnya SBY saat menentukan kebijakan. Dengan lantang dan penuh percaya diri, Partai PKS berani mengeluarkan pernyataan bahwa PKS termasuk salah satu partai yang aman dari reshuffle, hal ini disebabkan karena PKS mempunyai kontrak khusus dengan SBY. Pernyataan seperti ini akan sangat berpengaruh pada kredibilitas Pemerintahan SBY, pernyataan yang berkali-kali dinyatakan politisi PKS pada media mengundang asumsi bahwa SBY berada dalam sandera partai koalisi, sekalipun hal ini terus dibantah. Kegamangan SBY dalam setiap menentukan kebijakannya tidak bisa dipungkiri karena tersandera kepentingan politik partai koalisi. Banyak faktor yang menyebabkan SBY begitu toleran dengan partai koalisi, sehingga setiap ingin membuat kebijakan baru selalu mempertimbangkan kepentingan partai koalisi. Salah satu faktor yang membuat SBY lebih tunduk pada kepentingan partai koalisi dari pada kepentingan rakyat adalah, adanya kepentingan SBY terhadap dukungan partai koalisi untuk meng-Goal-kan Wacana Amandemen UUD 1945 yang sekarang kembali dikemukakan. Inilah bahayanya kalau pemerintah sudah tersandera oleh berbagai kepentingan politik, arah kebijakan yang ditentukan menjadi tidak tepat sasaran. Tidak ada kepentingan partai politik yang berpihak kepada kepentingan rakyat banyak, semua lebih berorientasi pada kepentingan partai dan kepentingan pribadi para politisinya, politik tanpa kepentingan, bukanlah politik namanya, namun terlalu memikirkan kepentingan partai dan kepentingan pribadi itukan akan merusak tujuan bersama dalam berbangsa dan bernegara. Egoisme partai politik sekarang ini sudah membabi buta, menempatkan kepentingan partai diatas kepentingan bangsa dan Negara. Kalau SBY sudah tersandera oleh kepentingan partai koalisinya, maka kepentingan bangsa dan negara akan diabaikannya. Reshuffle kabinet yang akan dilakukan SBY dalam waktu dekat ini, tetaplah sarat dengan kepentingan partai koalisi, kalau tidak begitu tidak mungkin partai PKS berani sesumbar kalau PKS adalah partai yang aman karena mempunyai kontrak khusus dengan SBY. Partai-partai yang berani mengeluarkan pernyataan seperti ini akan sangat mempengaruhi citra Pemerintahan SBY dimata masyarkat, jadi wajar saja kalau banyak pengamat yang mengatakan bahwa Presiden SBY tersandera kepentingan politik partai koalisi. Presiden SBY harus berani membuktikan bahwa pemerintahannya tidak tersandera oleh kepentingan politik partai koalisi, dengan tidak melibatkan politisi partai yang tidak memliki kompentensi dalam Kabinet Indonesia Bersatu yang baru direshuffle, namun beranikah SBY melakukannya ? Inilah yang kita nantikan dari seorang presiden SBY, keberanian mengambil sikap tanpa memikirkan kepentingan politik partai koalisi, dan melepaskan imej bahwa dia tidak tersandera oleh kepentingan pihak manapun.
