Kita ketahui bersama, utusan partai politik yang duduk di Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) adalah "Wakil Rakyat," keberadaan mereka di parlemen merupakan representasi dari rakyat. Dengan demikian, yang ada dikepala mereka seharusnya adalah kepentingan rakyat, mereka bekerja dan berpikir untuk kepentingan rakyat, bukan untuk kepentingan Koalisi Partai, atau pun kepentingan partai yang mengusung mereka.
Apa pun dalihnya, saat ini yang sangat mengemuka, para utusan partai politik yang duduk disenayan terlihat lebih sibuk dengan urusan koalisi dan bagi-bagi kursi, demi untuk kepentingan koalisi dan partai. Ini yang membuat miris, apa yang mereka bahas masih seputar kursi dan kekuasaan, dan yang kalah di Pilpres malah terkesan harus menang dan menguasai parlemen, demi untuk menyusun kekuatan dan menjegal pemenang pilpres.
Kalau saja semua berpikir untuk kepentingan dan kesejahteraan rakyat, tentunya yang lebih diutamakan adalah musyawarah dan mufakat, bukan lagi soal menguasai dan dikuasai antara satu dengan yang lainnya. Yang terlihat secara telanjang sekarang ini perang kekuatan antara Kubu Koalisi Indonesia Hebat (KIH), yang ada di posisi sebagai penguasa di Pemerintahan, dengan Koalisi Merah Putih (KMP), yang dengan koalisi besarnya berhasil menguasai parlemen.
Perang antar dua kubu ini akan berimplikasi pada kepentingan rakyat, bisa jadi mereka akan abai terhadap kepentingan rakyat banyak, mengatasnamakan rakyat tapi tidak berjuang untuk kepentingan rakyat. Secara positif harusnya dua kekuatan ini bisa menjadi penyeimbang antara satu dengan yang lainnya, koalisi penguasa parlemen bisa fokus mengkritisi kebijakan penguasa pemerintahan yang tidak pro rakyat, tapi bukan menghambat apa pun kebijakan yang akan dilakukan penguasa pemerintahan.
Yang teramati sekarang ini, KMP berusaha mengatur strategi untuk menyusun kekuatan tidak saja hanya di DPR, tapi juga di MPR, dengan menguasai kedua lembaga ini tentunya KMP bisa dengan mudah menyusun dan mengubah paeraturan dan perundang-undangan yang menyangkut pemerintahan, bukan tidak mungkin suatu saat KMP bisa memakzulkan presiden dan wakil presiden terpilih, dengan berbagai cara dan rekayasa politik.
Tentunya hal seperti itu bukanlah sesuatu yang sangat diharapkan, karena kalau hanya hal-hal seperti itu yang ada dibenak wakil rakyat disenayan, maka yang akan menjadi korban adalah rakyat yang diwakilinya. Balas dendam politik hanya akan mengorbankan rakyat, dan hanya memuasakan hati sekelompok orang, padahal negara ini ada dikelola untuk kepentingan bersama, untuk kepentingan bangsa, berhentilah memikirkan kepentingan koalisi dan partai, berpikir dan berbuatlah untuk kemaslahatan dan kepentingan rakyat.
Sumber foto : www.suaraislam.com
