[caption id="attachment_358898" align="aligncenter" width="300" caption="Illustrasi foto : kreasi Ajinatha"][/caption]
Setelah Reformasi, harus diakui hanya Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) satu-satunya Presiden Republik Indonesia yang bisa menyelesaikan jabatannya selama dua periode, sementara Bj Habibie, Gus Dur, dan Megawati Soekarno Putri, masih dalam masa satu periode kepemimpinan presiden (1998 - 2003).
Inilah salah satu kelebihan SBY, semua tidak terlepas dari kepiawaiannya dalam berpolitik. Selama lima tahun terakhir kepemimpinannya (2009 - 2014), secara intens penulis mengamati sikap dan perilaku politik SBY, sehingga banyak opini politik yang penulis tuliskan, hampir rerata menyangkut kepemimpinan, sikap dan laku politik, sehingga penulis menganggapnya sebagai Gesture Politic SBY. Karena memang sikap dan laku politik SBY itu tercermin dari bahasa tubuhnya, bahasa tubuhnya pun sudah merupakan bagian dari laku politiknya.
Banyak pengamat yang mengatakan kalau SBY cenderung tidak konsisten, hari ini bicara apa besok lain lagi yang akan dikatakan, itulah salah satu kelebihan SBY, kalau salah menangkap gerak, dan sikap laku politiknya maka kita akan menafsirkannya demikian. Menyikapi pernyataan SBY memang tidaklah bisa dengan langsung mengamini, perlu jeda waktu untuk melihat gesture politic yang akan dia lakukan selanjutnya.
Mungkin pembaca semua masih ingat saat pemerintahan SBY mewacanakan Pilkada via DPRD, wacana tersebut dibawa ke DPR. Pada tahun 2012, wacana itu cukup hangat dibicarakan, penulis sendiri sempat menuliskannya disini. Hampir sebagian besar masyarakat menolak rencana tersebut, sehingga akhirnya wacana tersebut hilang begitu saja.
Setelah Pilpres 2014, wacana Pilkada via DPRD kembali digodok oleh DPR, sidang paripurna DPR memutuskan Pilkada via DPRD. Keputusan tersebut menimbulkan reaksi masyarakat, sehingga menjelang akhir kepemimpinan Presiden SBY, SBY pun merespon aspirasi masyarakat yang menolak pilkada via DPRD, dengan demikian SBY mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) Pilkada.
Singkat cerita, dengan adanya Perppu Pilkada, maka Pilkada via DPRD tidak bisa dilaksanakan, dan kembali ke Pilkada langsung. Untuk menyelamatkan mukanya kepada rakyat Indonesia, menjelang akhir kepemimpinannya, SBY melakukan kesepakatan dengan KMP, yang melahirkan sebuah kesepakatan KMP akan mendukung Perppu Pilkada. Tentunya kesepakatan ini membuat SBY merasa aman dan nyaman dalam mengakhiri masa jabatannya sebagai Presiden.
SBY berang ketika Munas Golkar IX di Bali, mengeluarkan keputusan bahwa Golkar akan menolak Perppu Pilkada, SBY pun bermanuver seakan-akan membalikkan badan partai demokrat ke arah Koalisi Indonesia Hebat, SBY pun mengunjungi Presiden Jokowi di Istana Negara, kunjungan SBY ini pun bagian dari gesture politic SBY, yang ditangkap oleh lawan politiknya sebagai upaya balik badan yang serius.
Tidak beberapa lama setelah itu, keluar pernyataan kalau Partai Gerindra tetap komitmen dengan kesepakatan mendukung Perppu Pilkada, sebelumnya PAN sudah terlebih dahulu menyatakan mendukung Perppu Pilkada. Reaksi Aburizal Bakrie sangatlah politis, dia pun membocorkan nota kesepakatan KMP dengan SBY di akun Fesbuknya, dan secara politis juga mengatakan pada dasarnya Golkar tetap komitmen mendukung Perppu Pilkada. Secara pasti, KMP secara mayoritas sudah mendukung Perppu Pilkada, SBY pun diatas angin, manuvernya berhasil.
Dengan demikian, SBY kembali membuang badan, dengan tegas dia mengatakan bahwa Demokrat tidak akan bergabung dengan KIH atau pun KMP, Demokrat posisinya non blok, ada ditengah-tengah antara KIH dan KMP (Lihat Sini).Laku politik ini dilakukan SBY hanya untuk memperlihatkan bahwa Demokrat ada diposisi yang sangat strategis, dengan posisi tawar yang bagus. Seperti itulah sesungguhnya gesture politic SBY, dan laku politik SBY, yang membuat dia bisa bertahan selama dua periode, pandai memainkan setiap situasi, dan cermat dalam berhitung secara politik.
