Koalisi partai pada pemerintahan berikutnya akan lebih gemuk dari Koalisi sebelumnya. Melihat konstelasi politik menjelang hari pemilihan, sudah bisa diprediksi berdasarkan tingkat elektabilitas pasangan mana yang akan menjadi pemenang.
Pasangan manapun yang akan menjadi menang, tentunya gerbong koalisinya akan bertambah. Pemilu hanyalah seremonial demokrasi, yang mempertontonkan pertarungan antar koalisi partai. Capres-Cawapres adalah jagoan yang dipertaruhkan.
Namun, pada galibnya kepentingan politik partai tetaplah diprioritaskan. Ada koalisi pemenang, dan ada pula koalisi oposisi. Namun, biasanya tidak banyak partai yang siap menjadi oposisi. Berada di dalam lingkaran kekuasaan adalah cara untuk bertahan hidup sebuah partai.
Ini sesuatu yang tidak bisa dihindari, kepentingan politik partai di atas segalanya. Bahkan, hukum pun harus mengakomodir kepentingan politik partai yang ada di dalam koalisi.
Sebagai rakyat, kita hanya kembali menjadi penonton perilaku elite partai politik. Jangan pernah bermimpi bahwa hukum bisa ditegakkan di negara ini, selama kepentingan politik partai harus diutamakan.
Rakyat tetap menjadi objek hukum, yang digunakan sebagai alat untuk meyakinkan, bahwa hukum ditegakkan. Padahal, seharusnya penanda hukum ditegakkan bukan cuma rakyat yang menjadi objek hukum.
Selama hukum diintervensi politik, maka selama itu pula penegakan hukum hanya menjadi jargon politik. Bagi saya, memastikan apa yang saya perkirakan sesuai kenyataan, adalah sebuah kepuasan. Setidaknya, menjadi tanda saya pernah berpikir dan memikirkan.
Tidak menutup mata juga kalau ada kader partai terjerat kasus korupsi. Tapi, bukan berarti itu sebagai bukti hukum ditegakkan. Ada juga kasus hukum yang menjerat kader partai, yang sampai saat ini tidak pernah tuntas diselesaikan. Contohnya kasus Harun Masiku, yang sampai saat ini tidak tahu di mana rimbanya.
Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan, Mahfud MD, sampai diujung jabatannya angkat bendera putih terhadap penegakan hukum di Republik Indonesia. Dalam 'clossing Statement-nya' saat Debat Cawapres Kedua mengatakan, "Pedang Hukum di RI tumpul"
Bayangkan, seorang Pendekar Hukum yang pedangnya dikenal sangat tajam, tidak berdaya mengayunkan pedangnya. Lantas, bagaimana Hukum bisa ditegakkan? Seperti pepatah, "Buruk Rupa Cermin Dibelah."
