"Politisi juga tidak memiliki waktu luang, karena mereka selalu bertujuan pada sesuatu di luar kehidupan politik itu sendiri, kekuatan dan kemuliaan, atau kebahagiaan." (Aristoteles)
Jadi benarlah kalau politik itu sangat terkait dengan kepentingan, begitu juga dengan politisi yang penuh dengan muatan kepentingan, sehingga apa yang dikatakan cenderung berbeda dengan yang dilakukan. Absurdnya lagi, kadang kekuasaan politisi melebihi kekuasaan Tuhan.
Tidak ada yang bisa mengubah hak seseorang, selain dari pada Tuhan. Apa yang sudah diatur Tuhan itu tidak ada yang bisa mengubahnya. Kehendak Tuhan itu tidak bisa direkayasa manusia, kalau jabatan Ketua Umum Partai Demokrat memang haknya Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), maka upaya Moeldoko and the gang itu akan sia-sia.
Keyakinan seperti inilah yang harus dipegang teguh oleh AHY, maupun SBY, tetaplah ikhtiar dengan cara yang baik, dan yakin berada di jalan yang benar. Lain soal kalau apa yang dilakukan selama ini jalannya memang salah.
Apa yang sudah menjadi hak, tidak akan pernah tertukar, jadi tidak perlu kisruh, atau pun rusuh. Safari politik yang dilakukan AHY pada tokoh-tokoh yang cukup memiliki pengaruh dalam politik, dan kepada Lembaga Negara itu sudah benar, itu adalah bagian dari iktiar yang baik.
Seperti dilansir Tempo.co, Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) aktif melakukan safari ke sejumlah tokoh dan lembaga negara. Langkah itu dilakukan usai bergulirnya Kongres Luar Biasa atau KLB Demokrat di Deli Serdang, Sumatera Utara, pada 5 Maret 2021.
Bahkan AHY sempat mengunjungi Jusuf Kalla, yang pada dasarnya AHY memang memiliki hubungan yang baik dengan JK. Tak pelak lagi pertemuan AHY dan JK ini menjadi isu politik yang cukup hangat. Bahkan belum lama ini muncul berbagai poster pasangan JK dan AHY sebagai pasangan Capres dan Wapres 2024.
Langkah yang dilakukan AHY ini patut diapresiasi, dia lebih memilih merespon dengan cara yang positif, dari pada membalas dengan hal-hal yang tidak produktif. Dengan cara ini AHY terlihat lebih elegant, dan bisa mencuri simpati publik.
Biarkan saja Moeldoko and the gang merasa berhak memiliki partai Demokrat, namun sampai saat ini yang diakui pemerintah adalah Demokrat versi AHY. Tidak perlu terganggu oleh gerakan Moeldoko and the gang, biarkan kebenaran menemukan jalannya sendiri. Itu adalah bukti AHY berhak memimpin Demokrat.
Semakin terbukti kalau AHY tetap berhak memimpin Partai Demokrat, pemerintah menolak pendaftaran hasil kongres luar biasa (KLB) Deli Serdang yang digelar sepihak oleh kubu Moeldoko. KLB Partai Demokrat kubu Moeldoko dinilai belum menyerahkan sejumlah dokumen.
