Â
Mendengar pidato Prabowo Subianto di akun FP Facebook-nya, penulis merasakan kalau apa yang disampaikan Prabowo adalah sesuatu yang keluar dari hatinya yang paling dalam.
Ada kegelisahan yang sangat dia rasakan, dalam melihat keadaan dan situasi terkini, dan dia juga berkepentingan untuk menyampaikannya secara terbuka, agar masyarakat tahu seperti apa posisi dia yang sebenarnya.
Secara garis besarnya, Prabowo ingin mengingatkan para kadernya lewat Taklimat yang disampaikan, bahwa dirinya dan partai Gerindra adalah bagian dari pemerintahan. Ungkapan tersebut diartikulasikan Prabowo sangat gamblang dan jelas.
Prabowo mengatakan bahwa keputusannya untuk bergabung dengan pemerintah, adalah sebuah keputusan yang besar. Dan dia bersaksi bahwa Presiden Joko Widodo (Jokowi), berjuang demi bangsa dan rakyat Indonesia.
Penekanan terhadap ucapan ini mempertegas posisinya, pengakuan yang jujur, dan perlu disampaikan kepada kader partainya, agar kadernya tidak 'mbalelo' terhadap kepemimpinan Presiden Jokowi.
Selama 6 bulan bergabung dengan pemerintahan, Prabowo merasa kadernya masih berada diluar garis pemerintahan, seakan-akan yang masuk kedalam pemerintahan hanya dirinya sendiri, tidak dengan partainya.
Lewat Taklimat ini, Prabowo mewanti-wanti untuk patuh kepada kepala pemerintahan, baik pemerintahan pusat mau pun daerah, juga pemerintahan kabupaten dan sebagainya. Seperti yang disampaikannya dalam Taklimat tersebut,
"Saudara-saudara jika kita ingin menang pertarungan lawan wabah Covid-19 ini, saya meminta kepada saudara sekalian agar ikuti semua arahan, saran, dan petunjuk pemerintah, baik pemerintah pusat, pemerintah provinsi, pemerintah kota/kabupaten, pemerintah kecamatan, dan desa".
Dari sini Prabowo ingin mengajarkan kadernya untuk taat aturan, untuk tidak cuma bisa menyalahkan tanpa memberi solusi. Memang ada kecenderungan kader Gerindra memosisikan diri tetap sebagai oposisi pemerintah.
Sehingga ada keperluan Prabowo meminta tetap didukung oleh kader partainya, dan permintaan ini diungkapkannya atas dasar keraguannya terhadap kader partainya yang terus menerus menyerang pemerintah, sementara Ketua Umumnya sendiri merupakan bagian dari pemerintah.