Publik akhir-akhir ini menyoroti hubungan antara Pemprov DKI Jakarta, dan Pemerintah Pusat. Ada yang kurang enak terlihat di pemberitaan media, semacam terjadi tarik menarik antara Jokowi dan Anies Baswedan.
Jadi ingat hubungan antara Tom and Jerry, tokoh kartun yang dipersonifikasikan layaknya ada hubungan yang penuh ketidak-akuran. Apa sih sebetulnya yang menjadi pangkal masalah antara keduanya?
Jokowi bukanlah rival Anies Baswedan, karena Jokowi bukan lagi Calon Presiden, yang akan menjadi pesaing Anies pada Pilpres 2024. Sebagai Presiden, mau tidak mau, suka atau tidak suka, Jokowi adalah Presiden Anies, secara struktural pemegang pimpinan tertinggi di Indonesia.
Hubungan yang sangat sensitif, dan tidak sadar posisi, akan selalu memicu ketegangan diantara keduanya. Selalu ada yang tidak singkrun dalam banyak hal, dan situasi ini sangat mudah disantap oleh media.
Baru saja diributkan media persoalan data korban yang wafat diakibatkan virus corona, yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat, lewat juru bicara pemerintah khusus penanganan virus corona.Â
Selang beberapa waktu setelah itu, Anies pun mengumumkan jumlah korban yang wafat di DKI Jakarta, yang melebihi data korban yang wafat versi pemerintah.
Sekarang kembali menjadi berita di media, pemerintah pusat mengumumkan bahwa Jokowi bantu Anies untuk subsidi 2,5 juta jiwa warga DKI Jakarta terdampak corona. Sebelumnya dikabarkan Anies melaporkan, ada 3,6 juta jiwa warga DKI butuh bantuan pemerintah. 1,1 juta jiwa sisanya menjadi tanggung jawab Pemprov DKI Jakarta. (Sumber)Â
Sudah sewajarnya Jokowi membantu Anies, karena DKI Jakarta adalah Ibu Kota Negara, merupakan pusat pemerintahan negara. Tidak satu pun ada yang ditinggikan, juga tidak ada yang direndahkan dalam hubungan kerja yang memang sudah semestinya.
Tiba-tiba dikabarkan, Anies menagih piutang DKI Jakarta pada Sri Mulyani sebesar 5,1 triliun, dan inipun di ekpos media. Apakah Anies ada merasa bantuan pemerintah yang di publish media, merendahkan posisinya dimata masyarakat? Sehingga dia perlu meninggikan kembali posisinya dengan membuka aib pemerintah atas piutang tersebut?
Persoalan piutang pemerintah pusat kepada Pemprov DKI Jakarta, selayaknya cukup dibahas secara internal, antara Anies dan Menteri Keuangan Sri Mulyani, tidak perlu harus diekspos di media.
