Pukulan Keras dalam Aksi Demo 11 April 2022

Bentuk ketidakpuasan masyarakat kepada pemerintahan Periode Presiden Joko Widodo kembali memuncak. Dari berbagai isu berupa: utang negara yang terus meningkat, penanganan pandemi covid-19 yang amburadul, masalah pendidikan yang dilakukan pada masa pandemi covid-19 yang kurang baik, kenaikan harga-harga bahan pokok, masalah agraria seperti wadas yang belum teratasi dengan baik dan yang lainnya, undang-undang yang dirasa hanya menguntungkan beberapa pihak, perpindahan ibu kota, ditambah lagi masalah lain dimana akan ditundanya pemilu 2024 yang mengakibatkan masa jabatan presiden menjadi 3 periode. 

Dari beberapa isu tersebut mengakibatkan kemarahan dari masyarakat, yang melatarbelakangi gerakan para mahasiswa dari seluruh indonesia untuk melakukan Demonstrasi besar-besaran di seluruh wilayah di Indonesia.

Demonstrasi yang diadakan oleh para mahasiswa di seluruh indonesia ini dilakukan pada hari Senin, 11 April 2022. Yang mana, tuntutan-tuntutan yang disampaikan dari mahasiswa berupa:

1. Mendesak dan menuntut Jokowi untuk bersikap tegas menolak dan memberikan pernyataan sikap terhadap penundaan Pemilu 2024 atau masa jabatan tiga periode karena sangat jelas mengkhianati konstitusi negara.
2. Menuntut dan mendesak Jokowi untuk menunda dan mengkaji ulang UU IKN (Undang-undang Ibu Kota Negara) termasuk dengan pasal-pasal yang bermasalah dan dampak yang ditimbulkan dari aspek lingkungan, hukum, sosial, ekologi, politik, ekonomi, dan kebencanaan.
3. Mendesak dan menuntut Jokowi untuk menstabilkan harga dan menjaga ketersediaan bahan pokok di masyarakat dan menyelesaikan permasalahan ketahanan pangan lainnya.
4. Mendesak dan menuntut Jokowi untuk mengusut tuntas para mafia minyak goreng dan mengevaluasi kinerja menteri terkait.
5. Mendesak dan menuntut Jokowi untuk menyelesaikan konflik agraria yang terjadi di Indonesia.
6. Menuntut dan mendesak Jokowi-Ma'ruf untuk berkomitmen penuh dalam menuntaskan janji-janji kampanye di sisa masa jabatannya.

Enam tuntutan dari para mahasiswa tersebut tentunya harus didengar dan menjadi bahan kritikan bahkan pukulan bagi pemerintahan masa Presiden Joko Widodo, jangan sampai aksi dari para mahasiswa hanya menjadi sebuah tontonan bagi publik namun lupa akan apa yang di gaungkan oleh para mahasiswa dalam aksi demo tersebut. 

Pemerintah tentunya tidak boleh melihat gerakan dari para mahasiswa ini dengan melihatnya hanya sebelah mata saja, sebab bagaimanapun suatu gerakan jika dirasa tidak memiliki efek akan muncul gerakan-gerakan baru yang lebih kuat atau masif lagi yang tidak hanya mahasiswa yang akan turun namun dari kelompok-kelompok sosial masyarakat lain pastinya akan turun untuk ikut serta melakukan aksi tersebut.

Dari gerakan yang dilakukan oleh para mahasiswa tersebut, terlihat situasi yang sangat mencengangkan atau mengagetkan. Dimana terdapat seorang tokoh publik yaitu Ade Armando yang juga turut serta hadir mengikuti rangkaian aksi dari para mahasiswa, Ade Armando yang kita tau dia adalah seorang akademisi yang berprofesi sebagai Dosen di Universitas Indonesia itu ikut mendukung gerakan mahasiswa yang menolak akan penundaan Pemilu 2024 atau masa jabatan tiga periode. 

Kedatangan Ade Armando tersebut tentunya bukanlah suatu hal yang aneh, jika mengingat beliau adalah seorang intelektual dan juga seorang yang berperan dalam perpolitikan di negeri ini, beliau sering menjadi pembicara di acara-acara berita yang membicarakan akan situasi politik terkini. 

Walaupun beliau merupakan pendukung dari Presiden Joko Widodo namun karena dirasa kebijakan atau isu-isu yang berkembang di masyarakat yang kurang baik dan hanya menguntungkan segelintir orang, maka tidak ada salahnya jika Ade Armando yang dikenal sebagai pendukung Presiden Joko Widodo ini ikut serta untuk menyuarakan akan keluhan-keluhan yang dialami oleh banyak masyarakat di Indonesia.

Namun, buntut panjang akan masalah sosial yang dialami masyarakat dan juga terdapat situasi yang banyak dikatakan oleh para ahli yaitu adanya perpecahan antar masyarakat yang menimbulkan munculnya kelompok-kelompok sosial yang sering kita dengar yaitu terdapat kelompok sosial Pro pemerintahan Presiden Jokowi dan Anti pemerintahan Jokowi.

Dalam demokrasi terjadinya perpecahan antara masyarakat yang saling mendukung atas pilihan politiknya tentunya sebuah hal yang biasa, namun karena banyaknya pembicaraan di ruang publik yang kurang sejuk dan kedewasaan akan demokrasi yang masih rendah, dan juga terdapat suatu perasaan di dalam masyarakat yang merasa di anak tirikan di negeri sendiri ini membentuk suatu kecemburuan sosial dan menjadikan dendam politik di masyarakat.