Kemiskinan merupakan permasalahan yang kompleks di berbagai negara. Sebagai satu permasalahan yang global, kemiskinan sering dikaitkan dengan kebutuhan, kesulitan, dan kekurangan yang terjadi di berbagai keadaan hidup. Kemiskinan dianggap sebagai kegagalan negara dalam membangun kesejahteraan masyarakatnya. Kemiskinan bukan hanya berkaitan dengan masalah pendapatan dan konsumsi, melainkan berkaitan juga dengan rendahnya tingkat Pendidikan, Kesehatan dan ketidakberdayaan masyarakat untuk berpartisipasi dalam pembangunan demi mensejahterakan kehidupan sosialnya.
Berdasarkan Undang-Undang No. 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan, kemiskinan adalah kondisi sosial ekonomi seseorang atau sekelompok orang yang tidak terpenuhinya hak-hak dasarnya untuk mempertahankan dan mengembangkan kehidupan yang bermartabat. Menurut Badan Pusat Statistik (BPS), kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran. Penduduk dikategorikan sebagai penduduk miskin jika memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan dibawah garis kemiskinan.
Masalah sosial merupakan perilaku atau sikap individu yang diidentifikasi melalui derajat ancaman terhadap nilai dan norma yang berlaku dalam masyarakat. Masalah sosial juga dapat diartikan sebagai ketidaksesuaian antara unsur kebudayaan masyarakat yang membahayakan kehidupan kelompok sosial. Permasalahan sosial ini memiliki konsekuensi negatif terhadap individu/kelompok/masyarakat/bangsa/negara, contohnya masalah kemiskinan. Permasalahan sosial juga mengancam fungsi atau kelangsungan institusi sosial, seperti pendidikan, ekonomi, maupun keluarga.
Menurut data BPS, Tingkat kemiskinan pada September 2022 tercatat sebesar 9,57% atau sebanyak 26,36 juta orang berada di bawah garis kemiskinan. Tingkat kemiskinan ini naik tipis dari Maret 2022 (9,54%) tetapi lebih rendah dibanding tingkat kemiskinan pada September 2021 (9,71%). Kemiskinan tersebut terjadi entah secara alami ataupun karena terkena dampak dari suatu faktor, misalnya Meningkatnya Angka Pengangguran yang menyebabkan kemiskinan.
Masalah kemiskinan dari dulu hingga sekarang akan selalu dipandang sebagai masalah yang serius, khususnya di negara berkembang, termasuk Indonesia. Hal tersebut ditandai dengan adanya berbagai kekurangan dan ketidakberdayaan pada setiap individu masyarakat. Kemiskinan juga dipandang sebagai bagian dari masalah pembangunan sosial. Ketika suatu permasalahan menyangkut pembangunan sosial itu berarti juga berkaitan dengan pembangunan ekonomi. Dalam pembangunan ekonomi, kemiskinan dianggap sebagai suatu kondisi ketidakmampuan untuk memenuhi standar hidup rata-rata masyarakat di suatu wilayah.
Tingkat kemiskinan di Indonesia merupakan masalah yang sedang ditangani mengingat pembangunan nasional bertujuan meningkatkan kinerja, menciptakan pekerjaan dan kehidupan yang teratur untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat Indonesia. Jadi untuk mencapai tujuan ini, kemiskinan harus segera ditangani dan dituntaskan. Kemiskinan Indonesia juga membatasi hak rakyat untuk memperoleh pekerjaan yang layak, perlindungan hukum, rasa aman, keadilan, dan partisipasi dalam menata serta mengelola pemerintahan dengan baik.
Kemiskinan sangat berkaitan dengan adanya jumlah penduduk yang tinggi. Hal ini berkaitan karena keberadaan lapangan pekerjaan yang minim sehingga tidak dapat menampung kebutuhan angkatan kerja yang berakibat munculnya pengangguran dan berujung pada lubang kemiskinan. Pengangguran diartikan sebagai masalah sosial ekonomi yang mempengaruhi berbagai aspek kehidupan. Efek buruk dari pengangguran adalah mengurangi tingkat pendapatan masyarakat yang berdampak pada penurunan tingkat kemakmuran. Hal ini berarti akan terjadi peluang peningkatan kemiskinan dan menimbulkan permasalahan sosial yang lainnya.
Selain itu juga, kemiskinan timbul karena adanya faktor internal maupun eksternal yang membelenggu, seperti adanya keterbatasan memelihara dirinya sendiri, tidak mampu memanfaatkan tenaga maupun fisiknya untuk memenuhi kebutuhan, tidak adanya kemauan untuk lebih maju, dan sebagainya. Selain itu, kemiskinan juga memberikan dampak pada bidang sosial, yaitu timbulnya kecemburuan sosial yang mengakibatkan tingginya tindak kriminal yang menimbulkan rasa tidak aman bagi masyarakat lain.
Kemiskinan juga menjadi menghambat dalam pembangunan itu sendiri karena situasinya berubah menjadi transisi penurunan standar kehidupan kesejahteraan dari masyarakat sehingga perlu adanya konsepsi peran negara di dalam membuat sebuah kebijakan sosial untuk merealisasikan pembangunan sosial. Hal ini diharapkan pembangunan nasional tidak mengalami kegagal dalam memenuhi semangat dan visi misi untuk mewujudkan kemakmuran warga negara.
Dalam hal ini, masalah kemiskinan tersebut harus segera dituntaskan. Namun dalam menanggulangi masalah tersebut sangat diperlukan partisipasi dan dukungan dari berbagai pihak. Artinya harus adanya bantuan dari pemerintah atau negara untuk memberdayakan masyarakat yang miskin untuk menjalani kehidupan yang lebih baik. Selain itu, masyarakat juga harus memberdayakan dirinya melalui program atau kebijakan sosial yang telah dibuat oleh pemerintah.
Program dan kebijakan sosial yang dibuat pemerintah bertujuan untuk meningkatkan taraf dan kualitas hidup manusia. kebijakan sosial ini berkaitan dengan kesejahteraan sosial dari masyarakat dengan memenuhi kebutuhan sosial, ekonomi, Pendidikan, dan Kesehatan. Dalam konteks ini pemerintah melalui kebijakan sosial bertanggung jawab dalam memberikan pembangunan sosial yang maksimal kepada warga negaranya dan tentunya kebijakan sosial ini harus dilakukan secara komprehensif.
