Polri karena sebab-sebab yang multidimensional seringkali ditempatkan pada posisi yang kurang menguntungkan dan kurang disukai oleh masyarakat. Pada simpulannya banyak hal yang kontroversial dalam tubuh Polri.
Ada sebab-sebab yang bisa di cegah (preventif) misalnya orang sering melakukan usaha paksa terhadap kasus yang ditangani Polri. Tetapi untuk hal ini bisa dihindarkan. Caranya adalah pertama, bagaimana Polri melakukan secara sistematis dan terencana agar public trust dapat dibangun kembali. Kedua, sebagaiknya pemimpin negara (Presiden) sebagai pimpinan Polri mengambil kebijakan agar Polri dapat kembali dipercaya publik.
Menulis tentang public trust, maka kita bisa membandingkan Polisi Indonesia dan Polisi Jepang. di Jepang, community trust sudah terbangun. Polisi Jepang sangat mengandalkan komunitas-komunitas yang ada pada masyarakat. Ketika polisi berbaur dengan komunitas maka akan sangat mudah membangun kebijakan-kebijakan polisional di masyarakat.
Benahi Rekruitment
Tahap yang dilakukan Polri bisa internal dan eksternal. Secara internal polri harus membangun pembenahan budaya polisi yang baik. Mencakup proses rekruitmen secara benar dan baik dengan melibatkan para pakar ahli di bidang rekruitment, selanjutnya dilakukan training dan educating yang berkelanjutan secara internal dalam rangka preventing management. dan dalam kurikulumnya polisi belajar tentang antropologi budaya sehingga anggota polri mampu melakukan adjust/menyatu dengan masyarakat . Dalam pembenahan internal, pimpinan Polri harus transparan kepada publik dalam hal pengambilan langkah-langkah terhadap Polisi yang berperilaku menyimpang terutama dan disosialisasikan melalui media massa. Salah satu contoh positif dari peran media adalah sudah tersosialisasikannya pembenahan Polri dalam hal pelayanan Sim dan STNK. Bukti nyata: masyarakat senang dengan pelayanan cepat Polri dalam pelayanan SIM dan STNK.
Melakukan Pendekatan Komunal
Dalam kondisi masyarakat yang sangat majemuk (plural community) Polri seharusnya dapat melatih diri dalam melakukan komunikasi kepada kelompok-kelompok komunal di tengah masyarakat. Dan media menjadi legitimasi masyarakat, artinya ketika media memberitakan hal yang buruk di tubuh Polri maka akan segara dimaknai oleh penonton seperti apa yang mereka tonton, bukan mencari penyebabnya.
Polri sudah berusaha untuk melakukan perubahan dan senantiasa mengarah semakin baik, hanya saja ada high expectation dari masyarakat terhadap Polri. Misalnya UU No 2/2002 terutama pasal 30 menyebutkan tentang pemeliharaan kamtibmas dan pelayanan. Jadi secara kategori harkamtibmas sebagai tugas makro dan pelayanan sebagai tugas mikro, padahal pelayanan (mikro) itulah yang penting.
Bersinergi Dengan Media
Membangun kesadaran palsu dengan “menekan” media untuk tidak memberitakan fakta sebenarnya itu juga berat dilakukan. Betapapun media tidak bisa membangun persepsi publik kepada Polri selama Polri sendiri tidak melakukan pembenahan secara internal.
Jika ingin menampilkan polisi secara seimbang, maka hadapkan sisi protogonis polisi dengan sisi antagonis. Sementara konsep utama yang dapat diturunkan adalah kinerja berhadapan dengan persepsi publik. Persepsi bisa jelek meski kinerja baik dan persepsi bisa baik meski kinerja buruk. Kinerja terbentuk dari hasil kerja dan sumber daya. Kinerja polri juga tergantung pada SDM, anggaran dan sarana/prasarana.
