Demokrasi Masyarakat di Tengah Pandemi

Demokrasi merupakan bentuk pemerintahan di mana semua warga negaranya memiliki hak setara dalam pengambilan keputusan yang dapat mengubah hidup mereka,dalam artian masyarakat memiliki hak penuh dalam pengambilan keputusan. 

Demokrasi juga mengizinkan warga negara berpatisipasi dalam perumusan,pengembangan serta pembuatan hukum,baik dalam secara langsung maupun melalui perwakilan. Bentuk pemerintahan Indonesia sendiri adalah Demokrasi yang artinya dalam memilih pemimpin ataupun perwakilan daerah,masyarakat diberikan hak penuh secara langsung untuk memilihnya. Keputusan masyarakat pun dinilai sangat penting untuk kemajuan pemerintahan ke depannya,namun tidak hanya itu tetapi keputusan masyarakat pun juga berpengaruh terhadap kemajuan daerah mereka ke depan.

Demokrasipun menjadi hal yang penting pada saat ini meskipun kita berada di tengah masa pandemi tetapi kita tidak boleh lupa untuk tetap melaksanakan demokrasi. Ditengah masa pandemi ini keputusan masyarakat menjadi hal yang sangat penting juga. Masyarakat juga berhak untuk mengeluarkan aspirasinya agar pemerintahan dan daerahnya menjadi lebih baik lagi. Masyarakat dapat ikut menyeruakan aspirasinya di dalam Pemilu maupun Pilkada.Saat ini di Indonesiapun banyak daerah yang akan melaksanakan pesta demokrasi di tengah masa pandemi ini. Pemerintah tepatnya Komisi Pemilihan Umum (KPU) pun sedang mempersiapkan Pilkada serentak untuk pemilihan calon Bupati dan Walikota.

Meskipun saat ini negara telah dilanda oleh Virus Covid-19,namun pemerintahan juga harus tetap berjalan dengan baik,pergantian pemimpinpun harus tetap berjalan. Pilkada yang akan dilaksanakan serentak di 270 daerah Negara Indonesia pada tanggal 09 Desember 2020 ini harus dilaksanakan dengan tetap menerapkan standard protocol kesehatan yang ada. 

Para calon bupati dan walikota juga dapat melaksanakan kampanye pada tanggal 26 September 2020-5 Desember 2020 sesuai dengan aturan yang telah ditentukan oleh pihak KPU yaitu melarang kampanye dengan menciptakan kerumunan masa seperti rapat umum dan konser musik,serta membatasi pertemuan tatap muka,karena itu sebagian besar kampanye diperkirakan akan diselenggarakan di dunia maya,namun terdapat pula organisasi pemantau pemilu yang memperingatkan akan bahaya konten disinformasi dan berita bohong atau yang disebut juga dengan Hoax. Adapun masa tenang Pilkada yang terdapat pada tanggal 6-8 Desember 2020.

Seperti halnya Paslon nomor urut 2 Bupati Malang yang melakukan kampanye dengan mengandalkan platform digital media sosial. Paslon Bupati Malang ini menganalisa bahwa pengguna media sosial di Kabupaten Malang berpotensi sangat besar. Platform digital ini menjadi penghubung antara pasangan calon dan pemilihnya,selain itu Paslon nomor urut 2 ini juga berharap bahwa platform digital mampu menghemat dana kampanye sehingga dalam pesta kampanye ini tidak akan menghambur-hamburkan uang. Apalagi di tengah krisis kesehatan akibat pandemi Covid-19 ini berharap mampu menghindari adanya saling hujat-menghujat antar paslon dalam kegiatan kampanye.

Dalam demokrasi yang sehat,kampanye pun harus dilaksanakan dengan sehat dengan artin bahwa kampanye yang sehat itu jauh dari kata money politik. Money politik mungin saja terjadi sebelum masa pandemi,apalagi saat ini Indonesia terjadi krisis yang diakibatkan dari Virus Covid-19 ini. Ini juga menjadi sebuah tantangan untuk para paslon melaksanakan kampanye dengan sebaik mungkin,karena pada saat ini akan memungkinkan bila memberikan bantuan sosial dengan menempelkan label tertentu yang bertujuan untuk money politik. Selain itu dalam masa tenang kita juga harus tetap waspada terkait serangan fajar yang memungkinkan saja terjadi. Jangan sampai kita tergiur dengan adanya potensi kampanye gelap pada masa tenang Pilkada 2020 ini.

Karena itu pada saat masa kampanye para Paslon Bupati Malang dapat menjelaskan visi-misinya untuk pemerintahan dan kemajuan daerah Malang kedepannya agar masyarakat dapat memberikan hak pilih mereka dengan baik.Paslon nomor urut 1 Drs.H.Sanusi,MM dan Drs.H.Didik Gatot Subroto,Sh.,MH megusung visi yaitu "Terwujudnya Kabupaten Malang yang Bersatu,Berdaulat,Mandiri,Sejahtera dan Berkepribadian dengan Semangat Gotong Royong berdasarkan Pancasila dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia yang Bhinneka Tunggal Ika" dalam beberapa point misi Paslon Bupati nomor urut 1ini mengatakan bahwa akan mewujudkan kesejahteraan rakyat,membangun sumber daya manusia unggul,selain itu juga mewujudkan inovasi pelayanan publik dan pembangunan kemandirian desa.

Selanjutnya dari Paslon nomor urut 2 Lathifah Shohib,HJ.,DRA dan H.Didik Budi Muljono,IR.,MT mengusung visi "Malang Bangkit Menuju Masyarakat Sejahtera Lahir dan Batin" dan menurut beberapa point misi dari paslon nomor urut 2 menjelaskan bahwa akan mempercepat pembangunan infrastruktur yang adil dan merata serta mewujudkan pelayanan publik yang responsif dan meningkatkan kualitas pendidikan.

Setelah itu menurut Paslon nomor urut 3 Heri Cahyono dan Gunadi Handoko,SH,MM,M.HUM mengusung visi bahwa "Terwujudnya Kabupaten Malang yang Jejeg" dalam artian point misinya,yaitu Jejeg dalam moralnya,pemerintahannya dan Penghidupannya.Maksudnya bahwa Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang terintegrasi dan tidak lupa melalukan pembangunan manusia yang berkualitar serta melakukan pembangunan ekonomi.

Demokrasi disini juga berkaitan dengan kelompok kepentingan dan kelompok penekan,menurut saya didalam opini ini yang berperan sebagai kelompok kepentingan merupakan para Paslon Bupati Malang yang nantinya akan terpilih sebagai pemimpin daerah kedepannya. Kelompok kepentingan ini harus dapat mencapai tujuannya,namun masih tetap dengan cara yang aman dan bersih. Pemerintahannya nanti juga harus dapat bersinergi dengan baik bersama masyarakat agar tercapai pemerintahan yang baik dan transparan.