HAM dan Demokrasi: Mengapa Indonesia Masih Gagal Melindungi yang Lemah?

Indonesia adalah negara demokrasi. Katanya, demokrasi adalah sistem yang menjamin keadilan, kebebasan, dan perlindungan bagi semua warganya, terutama mereka yang berada di posisi lemah. Namun, dalam kenyataannya, demokrasi di Indonesia sering kali tampak seperti sandiwara, di mana janji-janji tentang Hak Asasi Manusia (HAM) hanya menjadi slogan tanpa tindakan nyata. Lalu, kenapa Indonesia masih gagal melindungi mereka yang lemah?

Demokrasi dan HAM: Seharusnya Berjalan Bersama

Dalam demokrasi, semua orang memiliki hak yang sama. Tidak peduli kaya atau miskin, mayoritas atau minoritas, semua seharusnya diperlakukan secara adil. Namun, di Indonesia, demokrasi sering kali terasa hanya milik mereka yang memiliki kekuatan: baik kekuatan uang, jabatan, atau suara mayoritas.

HAM adalah hak dasar yang dimiliki setiap manusia sejak lahir. Hak ini mencakup kebebasan berbicara, beragama, mendapatkan pendidikan, hidup layak, dan banyak lagi. Sayangnya, banyak kelompok lemah di Indonesia yang merasa hak-haknya tidak benar-benar terlindungi.

Siapa Saja yang Rentan?

Di Indonesia, terdapat berbagai kelompok masyarakat yang rentan dan sering kali terpinggirkan dalam proses pembangunan dan penegakan hukum.

• Masyarakat Adat: Mereka tinggal di daerah yang kaya akan sumber daya alam. Namun, kekayaan tersebut sering kali menjadi bumerang bagi mereka. Banyak masyarakat adat kehilangan tanah mereka karena pembangunan atau eksploitasi sumber daya. Janji-janji kompensasi sering tidak ditepati, meninggalkan mereka tanpa lahan untuk hidup.
• Perempuan dan Anak: Kekerasan terhadap perempuan masih menjadi masalah besar. Mulai dari kekerasan dalam rumah tangga, pelecehan seksual, hingga eksploitasi anak, semuanya sering terjadi tanpa perlindungan yang memadai. Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual memang sudah disahkan, namun penerapannya masih belum sempurna.
• Buruh dan Pekerja Informal: Buruh sering kali menerima upah rendah dan bekerja dalam kondisi yang buruk. Mereka yang bekerja di sektor informal, seperti pedagang kaki lima atau pekerja rumah tangga, bahkan lebih rentan karena kurangnya perlindungan hukum.
• Minoritas Agama dan Etnis: Intoleransi masih menjadi masalah besar di Indonesia. Kelompok minoritas sering mengalami diskriminasi, baik dalam bentuk ujaran kebencian, pelarangan ibadah, maupun kekerasan fisik.

Apa yang Salah?

Jika melihat masalah ini, kita pasti bertanya: apa yang salah dengan demokrasi kita? Salah satu masalah utama dalam penegakan HAM di Indonesia adalah ketimpangan hukum. Seringkali, perlindungan bagi korban pelanggaran HAM sangat lemah dibandingkan dengan perlakuan terhadap pelaku kejahatan. Selain itu, pengaruh politik terhadap independensi lembaga-lembaga penegak HAM membuat situasi semakin rumit. Kebijakan pemerintah sering kali lebih berpihak pada kepentingan korporasi daripada rakyat kecil, sehingga kelompok rentan semakin terabaikan. Berikut beberapa faktor penyebabnya:

• Ketimpangan Hukum Di Indonesia:  Hukum sering kali lebih berpihak pada mereka yang berkuasa. Korban pelanggaran HAM sering kali kesulitan mendapatkan keadilan, sementara pelaku dengan kekuatan politik atau uang bisa dengan mudah lolos dari hukuman.
• Pengaruh Politik Lembaga-lembaga yang seharusnya melindungi HAM: Komnas HAM atau Pengadilan HAM sering kali tidak bisa bertindak secara mandiri. Pengaruh politik membuat mereka sulit bekerja maksimal.
• Kebijakan yang Tidak Pro-Rakyat: Banyak kebijakan pemerintah yang lebih memprioritaskan kepentingan korporasi atau investor daripada rakyat kecil. Contohnya, pembangunan infrastruktur sering kali dilakukan dengan menggusur rumah warga tanpa memberikan solusi yang layak.
• Minimnya Partisipasi Kelompok Lemah Dalam demokrasi: Setiap orang harusnya punya suara. Tapi kenyataannya, kelompok lemah sering kali tidak dilibatkan dalam pengambilan keputusan yang berdampak pada hidup mereka.
• Ancaman terhadap Kebebasan Berpendapat: Kebebasan berbicara adalah salah satu pilar demokrasi. Namun, di Indonesia, kebebasan ini sering kali terancam, terutama dengan adanya UU ITE yang digunakan untuk membungkam kritik.

Pemerintah sering membicarakan pentingnya HAM, tetapi apakah itu hanya omong kosong? Banyak janji diucapkan, namun sangat sedikit yang benar-benar terealisasi. Sebagai contoh, kasus-kasus pelanggaran HAM berat seperti tragedi Trisakti, Semanggi, atau Tanjung Priok masih belum terselesaikan.

Selain itu, kebijakan yang diambil sering kali tidak sejalan dengan komitmen HAM. Misalnya, pengesahan UU Cipta Kerja yang dianggap mengancam hak buruh dan lingkungan.

Apa yang Bisa Dilakukan?