Pada era Presiden Joko Widodo (Jokowi), politik luar negeri Indonesia yang bebas dan aktif tercermin dalam berbagai langkah konkret untuk mendukung Palestina. Upaya ini diwujudkan melalui dukungan di forum internasional, advokasi di Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), dan bantuan kemanusiaan yang berkelanjutan. Sejak awal masa kepemimpinannya, Jokowi secara konsisten menyuarakan dukungan kuat Indonesia terhadap kemerdekaan dan hak-hak rakyat Palestina, mencerminkan posisi historis Indonesia yang pro-Palestina sebagai bagian dari amanat konstitusi untuk melawan segala bentuk penjajahan.
Pada 30 Oktober 2023, setelah memimpin rapat terbatas di Istana Merdeka Jakarta, Presiden Jokowi menegaskan bahwa bantuan kemanusiaan Indonesia akan disesuaikan dengan kebutuhan rakyat Palestina. Dukungan kemanusiaan yang diberikan kepada Palestina selama periode kepemimpinan Presiden Jokowi mencakup pendanaan pembangunan Rumah Sakit Indonesia (RSI) di Bayt Lahiya, Gaza, pengiriman bantuan medis, bahan makanan, dan peralatan kebutuhan dasar lainnya.Â
Indonesia mengirimkan berbagai macam bantuan berupa bahan makanan, tenda, alat-alat medis, dan barang logistik lainnya. Bantuan ini bertujuan untuk memenuhi kebutuhan dasar rakyat Palestina yang terdampak oleh konflik, sehingga dapat membantu meringankan beban mereka dalam menghadapi situasi yang sulit.Â
Langkah ini dilaksanakan melalui jalur diplomasi, bukan militer, untuk memastikan efisiensi dan dampak berkelanjutan. Selain itu, Indonesia melalui kerja sama dengan Jordan Hashemite Charity Organization (JHCO) dan Badan Amil Zakat Nasional (Baznas), mendirikan klinik mata serta klinik telinga, hidung, dan tenggorokan bagi pengungsi Palestina di Talbiyah. Memorandum of Understanding (MoU) antara Baznas dan United Nations Relief and Works Agency for Palestine Refugees in the Near East (UNRWA) juga turut memperkuat dukungan Indonesia terhadap kebutuhan pendidikan, kesehatan, dan pembangunan kapasitas pengungsi Palestina.
Langkah Indonesia dalam mendukung Palestina tidak hanya bersifat material, tetapi juga bersifat simbolis dan strategis seperti mencakup pelatihan sumber daya manusia, yang bertujuan untuk mendukung pembangunan kapasitas Palestina di berbagai sektor. Bantuan ini menunjukkan kepedulian yang konkret, memperkuat hubungan bilateral dengan Palestina, sekaligus menciptakan solidaritas internasional.Â
Koordinasi melalui organisasi internasional seperti UNRWA dan International Solidarity Relief Committee (ISRC) memastikan bantuan kemanusiaan dapat tersalurkan secara efektif dan tepat sasaran. Upaya ini mencerminkan pentingnya kerja sama internasional dalam mengatasi krisis kemanusiaan sekaligus memperlihatkan peran aktif Indonesia dalam menjaga perdamaian dan stabilitas global.
Di tingkat internasional, Indonesia melalui Menteri Luar Negeri Retno Marsudi terus mengadvokasi isu Palestina dalam berbagai forum global. Pada sidang Dewan Keamanan PBB dan Sidang Umum PBB, Menteri Retno menekankan tiga prioritas utama: gencatan senjata permanen, penolakan terhadap standar ganda, dan dukungan pada mekanisme akuntabilitas melalui pembentukan Komisi Investigasi Internasional yang Independen. Dalam peringatan Universal Declaration of Human Rights ke-75 pada Desember 2023, Menteri Retno juga mengutuk pelanggaran berat hak asasi manusia di Gaza dan menegaskan pentingnya solidaritas global untuk mengakhiri konflik dan mendorong perdamaian yang berkelanjutan.
Pendekatan Presiden Jokowi terhadap dukungan Palestina dapat dipahami melalui perspektif aktor rasional, di mana kebijakan yang diambil didasarkan pada analisis manfaat strategis, efektivitas, dan nilai moral. Bantuan kemanusiaan seperti pembangunan rumah sakit atau pengiriman medis adalah bagian dari diplomasi lunak yang dirancang untuk memperkuat solidaritas Indonesia terhadap Palestina di mata dunia sekaligus menunjukkan kepemimpinan moral sebagai negara yang mendukung hak asasi manusia.
Dengan memberikan bantuan kemanusiaan, Indonesia tetap mampu memainkan peran signifikan yang diakui oleh komunitas internasional tanpa menciptakan konflik langsung dengan negara-negara besar seperti Amerika Serikat atau Israel. Pendekatan ini juga memperkuat citra Indonesia sebagai negara yang memiliki politik luar negeri berbasis moral, mendukung amanat UUD 1945, dan berperan aktif dalam komunitas negara-negara Islam seperti Organisasi Kerja Sama Islam (OKI). Selain itu, dukungan terhadap Palestina juga memiliki resonansi kuat di dalam negeri Indonesia, khususnya di kalangan umat Muslim. Bantuan kemanusiaan memungkinkan pemerintah untuk memenuhi harapan masyarakat tanpa menimbulkan risiko politik yang signifikan.
Kebijakan luar negeri ini juga menciptakan ruang diplomasi untuk memperkuat kerja sama dengan negara-negara yang memiliki visi serupa terhadap isu Palestina. Dalam konteks hubungan internasional, pendekatan ini menjadi bagian dari strategi diplomasi Indonesia untuk tetap relevan di tengah dinamika global yang kompleks. Dengan fokus pada nilai-nilai kemanusiaan, Indonesia berhasil menunjukkan posisinya sebagai aktor independen yang mendukung perdamaian dan hak asasi manusia.
Pendekatan  yang diambil Jokowi dalam mendukung Palestina mencerminkan perhitungan yang matang. Bantuan yang bersifat konkret seperti rumah sakit, bantuan medis, dan pelatihan sumber daya manusia memiliki dampak nyata dan berkelanjutan bagi rakyat Palestina, terutama di Gaza yang mengalami penderitaan akibat blokade dan konflik berkepanjangan. Langkah ini dinilai lebih efektif dibandingkan deklarasi politik yang mungkin tidak memberikan dampak langsung bagi masyarakat.
