Mohon tunggu...
Aimmatul Choiriyah
Aimmatul Choiriyah Mohon Tunggu... pelajar/mahasiswa -

Mahasiswi Ilmu Komunikasi; Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora

Selanjutnya

Tutup

Politik

Haruskan Pemilik Media Bergelut ke Ranah Politik?

25 Juni 2013   11:41 Diperbarui: 24 Juni 2015   11:27 270
+
Laporkan Konten
Laporkan Akun
Kompasiana adalah platform blog. Konten ini menjadi tanggung jawab bloger dan tidak mewakili pandangan redaksi Kompas.
Lihat foto
Politik. Sumber ilustrasi: FREEPIK/Freepik

Sebagai saluran dan sumber utama informasi masyarakat media sudah mulai berkembang sesuai zaman nya.Media menyediakan segala sesuat yang di inginkan dan di butuhkan rakyat. Melalui media baik media elektronik maupun media cetak masyarakat sangat terbantu baik dalam menggali pengetahuan, informasi maupun hiburan.

Saat ini media tidak hanya sebagai lembaga yang berfungsi sebagai media kapitalis yang hanya mengambil keuntungan dari program atau tayangan yang ada, tetapi saat ini media mulai berkelut dengan kepentingan – kepentingan negara dalam hal ini urusan pemerintahan yang berhubungan langsung dengan keberlangsungan nasib negara indonesia kedepan atau biasa disebut dengan politik.

Di Indonesia pasca runtuhnya pemerintahan presiden soeharto, dimana sebelum nya terjadi pembatasan – pembatasan terhadap media dalam hal pemberitaan serta kedudukan media yang tidak bebas karena pemerintah merupakan pemegang kekuasaan tertinggi yang berhak mengontrol, mengawasi dan membatasi kinerja daripada media saat itu.Rezim orde baru merupakan rezim segala sesuatu dipegang alih oleh pemerintah,seakan tidak ada undang - undang yang mengatur tentang kebebasan berpendapat.Disinilah media berperan sebagai penampung aspirasi rakyat, saat itu media cetak adalah salah satu media paling eksis dan mudah di akses, walau banyak tekanan dan kecaman dari pemerintah Orde Baru (ORBA) terkaitinformasi yang menyangkut pemerintah dan keluarga cendana. Melalui tulisan tulisan itulah public menuliskan keluh kesah nya ada pula yang sampai nekat menuliskan ancaman – ancaman serta menulis artikel tentang kekejaman pemerintah ORBA dan seterus nya yang berakhir dengan penculikan, penjara seumur hidup bahkan ada yang sampai tiba – tiba hilang tanpa jejak. Hal itulah yang kerap dialami aktor – aktor media (penulis, pengamat, dan pemilik) saat itu sehingga media tidak dapat menjalankan fungsinya karena kedudukan nya yang lemah.

kelemahan media dapat dilihat dari keterbasan dan ketidakaktualan informasi yang disajikan. Sebagian besar berita yang menyangkut pemerintah ORBA dan keluarga cendana selalu positif, bahkan dalam pembuatan film G30S/PKI pun pemerintah ikut campur tangan menanga ni film dokumenter tersebut. sampai saat ini belum diketahiu secara pasti kronologi pembataian G30S/PKI terhadap para jendral muda.

Media lemah gara – gara campur tangan pemerintah dan media kuat juga gara – gara campur tangan pemerintah. Hal itu dapat dilihat saat tumbangnya rezim orde baru yang kemudian digantikan oleh era reformasi pimpinan prof. dr.ing bj. Habibie.Dalam masa pemerintahan nya habiebie membuat undang - undang tentang kebebasan pers. Sejak saat itu sampai sekarang media seperti singa kelaparan yang baru keluar dari sarang nya.segala sesuatu jadi pemberitaan mulai dari isu besar terkait pemerintah yang korupsi sampai kasus anak kecil mencuri bambu tetangganyapun menjadi berita. Bagi mereka sudah tidak ada halangan ataupun sekat yang mampu menghentikan mereka untuk berekspresi. Namun semakin kesini kebebasan pers semakin disalahgunakan, kode etik yang menjadai acuan norma – norma penyiaran seakan hanya bahan pajangan. Dimana – mana yang berbicara adalah uang.

Media terutama media elektronik salah satunya televisi sudah beralih menjadi media kapitalis yang mulai sibuk mengejar rating daripada memberikan sajian informasi, pengetahuan dan hiburan yang layak dan bermutu, Tetapi malah semakin menjauhi mutu.Hiburan lebih banyak dari pada pendidikan, informasi tentang kasus kejahatan dan kriminal lebih banyak daripada informasi yang dibutuhkan rakyat, seperti : informasi seputar pertanian dan kelautan yang menjadi mata pencaharian sebagian besar rakyat Indonesia, informasiseputar aset alam negara Indonesia, adat istiadat, keragaaman suku, sejarah pra dan pasca kemerdekaan, sampai pada informasi mengenai sosok pemimpin negara kita dari mulai jajaran pemerintah pusathingga pemimpin daerah bahkan mengenai duta besar Indonesia yang berada di berbagai macam belahan dunia pun rakyat seharus nya tau dan masih banyak lagi informasi yang seharus nya disajikan media kepada masyarakat meskipun kurang maksimal, tetapi setidak nya media dapat memposisikan kedudukan nya disamping sebagai penyalur aspirasi rakyat juga sebagai kaki tangan pemerintah untuk mensukseskan program – program yang tidak terealisasi secara maksimal.

Selain pendidikan dan informasi, media juga berfungsi sebagai hiburan. Hiburan disini bukan berarti hiburan asal orang suka, tetapi bagaimana kemudia hiburan yang disajikan media tersebut mengandung dua unsur yang dijelaskan sebelumnya.Pada kenyataan nya hiburan yang disajikan media saat ini sangat riskan dan tidak patut ditayangkan. Bukan hanya berbatas pada adegan sinetron, film, dan komedi saja bahakn iklanpun mulai disalahgunakan dengan alasan supaya rating dan nilai jual nya tinggi.

Permaslaahan – permaslahan terkait penyimpangan yang dilakukan oleh media tersebut sudah berulangkali ditangani oleh pemerintah. Namun, tidak ada tindak lanjut yang mengakibatkan media semakin kreatif. Seperti salah satu tagline iklan rokok menyebutkan ‘ masih banyakl celah kok nyerah!’. Salah satu contoh saat pemerintah membredel atau menghentikan siaran ‘empat mata’ yang di bawakan oleh tukul arwana, selang beberapa waktu acara tersebut kembali tayang dengan nam barunya yaitu ‘ bukan empat mata ‘. Hal ini seakan rancu dan menimbulkan banyak pertanyaan. Jangan – jangan ada semacam bentuk kerjasama tersembunyi antara pemilik media dengan pemerintah.

Bentuk kerjasama inilah yang kian tidak disadari sebagian besar kalangan terutama kalangan masyarakat yang tidak berpendidikan. Mereka hanya menerima tanpa adanya upaya penolakan (memilah dan memilih tayangan). Sementara kalangan masyarakat yang melek media hanya bisa ditemui sebagian besar di perkotaan yang rata – rata terdiri dari kalangan berpendidikan . sedangkan bentuk kerjasama yang dijalani kini sudah merambah pada perekrutan anggota DPR, walikota, dan partai politik diantaranya : surya paloh pemilik metro tv yang juga menjabat sebagai ketua umum partai NASDEM (nasional demokrasi), abu rizal bakrie pemilik tv one yang juga mencalonkan sebagai presiden 2014 mendatang, tidak hanya itu dari kedua kubu partai yang saling bersaing dalam pemilu 2014 tersebut ternyata mengusung para artis - artis terkenal seperti anang hermansyah yang menjabat sebagai calon walikota jember, ponco sebagai DPR (sumber : berita liputan 6 siang ), dan masih banyak lagi yang lain nya. Adapun mengenani informasi mengenai hal tersebut akan dijelaskan pada bab selanjut nya.

Pemilik media yang kini berkelut kedunia politik memunculkan beberapa wacana – wacana publik tentang keresahan bahwa politik akan dijalankan menurutilmu ekonomi dan pemasaran yang tujuan nya hanya rating dan keuntungan finansial, sedangkan yang lain ada yang menuliskan penolakan dengan asumsi bahwa mereka hanya numpang ketenaran alias memanfaatkan ketenaran artis – artis mereka untuk menarik publik sementara pengetahuan tentang politik dan negara dirasa kurang bahkan menjadi ketakutan nasib negara kedepan karena aktor politik yang dipandang sebagai publik figur kurang bisa memberi contoh yang baik kepada masyarakat.

Hal inilah yang membuat peneliti tertarik untuk mempelajari dan mencaritahu lebih lanjut mengenai relasi media dengan partai politik dalam hal ini pemerintahan Indonesiadengan tema yang berjudul“Analisis Pengaruh pemilik Media yang merangkap sebagai pemimpin partai politik terhadap masyarakat indonesia”. Selain untuk menambah wawasan juga sebagai informasi dan penegasan kepada masyarakat bahwa sebagai konsumen media harus cerdas dalam memilih tayangan serta berani kritis dengan menggunakan hak nya sebagai warga negara dalam hal menentukan calon pemimpin negara.

Mohon tunggu...

Lihat Konten Politik Selengkapnya
Lihat Politik Selengkapnya
Beri Komentar
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama untuk memberikan komentar!
LAPORKAN KONTEN
Alasan
Laporkan Konten
Laporkan Akun