Pasalnya kini, bukan hanya soal tamatnya karier politik. Harus diakui Ahok masih memiliki magnet kuat di mata publik.
Dua servei terakhir jelang Pilpres, saat Ahok masih berada di penjara, hasilnya di luar perkiraan. Survei Indikator Politik Indonesia pada Oktober 2017, merekam Ahok menempati posisi teratas calon Wakil Presiden RI.
Di bawahnya terdapat nama Jenderal Gatot Nurmantyo. Bahkan Nama Ahok kala itu, mengungguli nama - nama besar seperti, Ridwan Kamil, Sri Mulyani, Tri Rismaharini, Tito Karnavian, dan Mahfud MD.
Dua bulan berselang, Survei Indo Barometer mengukur tingkat keterpilihan (elektabilitas) Ahok. Lagi - lagi meski di penjara, hasilnya cukup tinggi. Elektabilitas Ahok berada di posisi ke-empat.
Ketiga tertinggi adalah Joko Widodo, Prabowo Subianto, dan Anies Baswedan. Sementara nama - nama yang berada di bawah Ahok, berturut - turut adalah, Jenderal Gatot Nurmantyo, Ridwan Kamil, dan Agus Harimurti Yudhoyono.
Banyak pihak berpendapat, Ahok merupakan magnet yang tak boleh ditinggalkan begitu saja. Pendukungnya segudang! Meski harus diakui, pembencinya juga berada di gudang yang lain! Tak kalah besar.
PRO-KONTRA MENCUAT & MENGUAT
Baru muncul nama Basuki Tjahaja Purnama dalam bursa Bos BUMN, suhu politik mulai meningkat. Dukungan hingga penolakan bermunculan di mata publik. Tercermin dari tingkat terpopuler pembaca dan pemirsa di media massa, hingga muncul gonjang - ganjing di media sosial.
Program AIMAN yang akan membahas tuntas soal pro-kontra hingga tingkat kekuatan ahok dari sisi politik dan juga kemampuan memimpin birokrasi BUMN, dikupas lengkap pada Senin, 18 November 2019 pukul 20.00 wib di KompasTV.
Diantaranya adalah rekan terdekat Ahok sa'at memimpin DKI, Djarot Syaiful Hidayat yang mengatakan kepada saya, "Ahok sekarang sudah berubah, ia sudah bersemedi di Mako Brimob hampir 2 tahun lamanya. Ia lebih sabar sekarang!"
Hingga Fahri Hamzah, yang menilai Presiden Jokowi dan Menteri BUMN Erick Thohir malu - malu menyatakan siapa yang paling utama menyorongkan nama Ahok di jajaran bos BUMN.
Lalu ada pula peneliti Politik UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta, Adi Prayitno yang mengusulkan, hapus saja persyaratan pendaftaran ASN menggunakan Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK), yang mesti dilampirkan.
