Jakarta dan Anggaran Siluman

Segmen pertama berlangsung lancar, sebagai prolog dialog berbicara soal kejadian paling akhir di Balai Kota, termasuk soal anggaran DKI Jakarta yang banyak jadi konsumsi media beberapa hari terakhir. Beranjak ke segmen kedua saya bertanya ke Pak Ahok lebih detail, soal jumlah, cara alias modus, dan bagaimana bisa ada uang siluman triliunan rupiah dalam anggaran. 

Termasuk pertanyaan "serangan" yang disampaikan oleh sejumlah pihak DPRD DKI Jakarta kala itu, terkait dengan foto istri Ahok, Ibu Veronica Tan, yang duduk di kursi rapat Gubernur. Pada pertanyaan soal inilah, ia tampak marah besar bukan kepada saya, tetapi pada pihak DPRD, barulah saya ingatkan, kepadanya soal ini.

WAWANCARA BERUJUNG SANKSI

Mengapa saya tidak menghentikan serta merta kala itu?  Saya menganggap ada hak publik untuk tahu soal kongkalikong anggaran Pemprov DKI & DPRD DKI Jakarta. Dan saat itu, Gubernur Ahok berjanji akan mengupas semua kebobrokan pembahasan yang diketahuinya. Sekali lagi, saya sebagai jurnalis tertantang untuk membuka hal ini semua. Walaupun akhirnya ada sanksi yang dikenakan terkait wawancara saya di stasiun KompasTV, tempat saya bekerja. 

Meski demikian, saya cukup puas, karena dari wawancara inilah, pertama kali dibahas dalam soal dana siluman 12 Triliun Rupiah, yang akhirnya jadi diskusi berminggu-minggu di masyarakat dan juga media. Belakangan diketahui sebagiannya dibelanjakan untuk alat yang bernama Uninterruptible Power Supply (UPS). Kemudian dipasang khusus di banyak sekolah di DKI Jakarta.

Pada akhirnya, kasus hukum korupsi UPS ini akhirnya menjerat Pejabat Pemprov DKI, Anggota DPRD, hingga Vendor alias penyedia unit pada proyek ini. Kasusnya ditangani di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta Pusat. Sebagian darinya sudah divonis penjara.

Bagaimana kini?

ANGGARAN JAKARTA KINI

Saya belum berani mengatakan anggaran siluman. Karena memang belum bisa dibuktikan secara hukum. Meski saya kembali mewawancarai khusus Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno, hari sabtu dua hari lalu (25/11/2017). Saya menanyakan kepadanya perihal ini. Pak Wagub setuju dengan pertanyaan saya, bahwa ada angka yang mencurigakan dalam anggaran yang baru dibahas oleh DPRD dan SKPD di lingkungan Pemprov DKI Jakarta. Ia menyebutkan satu hal, Penyertaan Modal Daerah (PMD) untuk sejumlah Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). 

Dari hasil penyisiran PMD ini saja, 1 hal, bisa menghemat anggaran hingga lebih dari 2 Triliun Rupiah. Wagub menginformasikan ini baru dalam wawancara saya kepadanya, alias belum pernah diungkapkan sebelumnya. Sandiaga Uno mengingatkan kepada seluruh masyarakat bahkan di luar Jakarta sekalipun, untuk terus menyuarakan kejanggalan dalam anggaran, yang kini bisa bebas dilihat melalui situs apbd.jakarta.go.id

Pfuuuh... memang setiap zaman selalu ada pemburu keuntungan, dengan jalan yang tak dibenarkan,  angkanya bahkan capai Triliunan! Padahal sudah dengan cara e-budgeting di zaman now!