Ibu Kota Nusantara, Tameng Internasional Ekonomi atau Politik?

Semenjak keputusan pemindahan IKN, laman Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur menyatakan adanya peningkatan jalinan kerjasama internasional. Salah satu peluang investasi terbesar yang dibuka oleh Presiden Joko Widodo tahun ini adalah proyek pembangunan IKN. Beberapa diantaranya adalah kerjasama pendidikan dan kesehatan bersama Australia serta pariwisata bersama Afrika Utara. Peningkatan frekuensi ini menciptakan citra Indonesia yang lebih terbuka untuk kerjasama ekonomi.

Kunjungan-kunjungan tersebut mayoritas digunakan sebagai ajakan partisipasi investasi serta fasilitasi kerjasama. Salah satunya adalah langkah Kementerian Luar Negeri RI yang mengundang delegasi Swiss ke lokasi pembangunan IKN pada awal tahun 2023. Kesediaan Swiss terutama ditujukan kepada aspek perencanaan tata kelola kota dan kelestarian lingkungan. Pertemuan ini menandai pertama kalinya pintu IKN Nusantara terbuka bagi delegasi negara asing. 

Selanjutnya, meskipun tengah berada dalam sanksi Barat, negara yang menunjukkan ketertarikannya dalam berkontribusi adalah Rusia. Terutama semenjak kabar penarikan diri Jepang dalam investasi, posisi tersebut cenderung diisi oleh Rusia. Pada awal tahun 2023, Indonesia menunjukkan keinginannya atas keikutsertaan perusahaan Rusia dengan mengundang investor ke Pulau Kalimantan. Tahun sebelumnya, Dubes Rusia untuk Indonesia menyatakan investasi ini akan menghasilkan keuntungan politik serta ekonomi dalam jangka panjang. Beberapa hal yang memperjelas prospek tersebut adalah pembangunan smart green city di rusia dengan sistem pasokan energi. Dalam pertemuan Joko Widodo bersama Vladimir Putin, ditekankan adanya minat negara dalam keterlibatan proyek transportasi skala besar. Meskipun begitu, perlu disadari bahwa Rusia merupakan negara yang masih berada ditengah sanksi Barat. Maka, Indonesia perlu melakukan perlindungan kepentingan investor untuk menghadapi tantangan global tersebut. 

Hal ini menunjukkan bahwa politik luar negeri Indonesia yang memiliki karakteristik bebas aktif juga tercermin melalui usahanya dalam mengembangkan IKN. Layaknya dalam kondisi perang, Indonesia tidak menunjukkan keberpihakannya secara eksplisit. Preferensi publik tidak dijadikan acuan dalam menentukan investor asing dalam rangka pembangunan IKN.

Kesimpulan

Kesan yang sejauh ini ditinggalkan pemerintah dalam pemindahan IKN adalah sebagai upaya menghindari permasalahan yang dihadapi ibu kota lama. Persoalan yang dialami Jakarta tidak akan terselesaikan dengan pemindahan IKN, pemerataan pembangunan juga bukan hal baru yang hanya dapat dicapai oleh keputusan tersebut. Sebab sejak tahun 2011, telah terdapat langkah desentralisasi fiskal melalui Dana Alokasi Khusus serta peningkatan instrumen otonomi daerah. Melalui pelajaran dari berbagai negara yang telah melaksanakan aksi serupa, pembangunan IKN yang dicanangkan tidak akan tercapai jika hanya terfokus pada konstruksi administratif. Pemindahan ibu kota merupakan langkah ironis dalam fokus ekonomi negara. Sebab hal tersebut akan lebih sulit untuk digapai dibandingkan melalui aksi pembangunan lainnya. Hal ini menunjukkan bahwa visi pemerataan pembangunan tidak harus diartikan secara harfiah dalam bentuk peralihan ibu kota. Melainkan berfokus pada kebijakan pembangunan ekonomi yang merealisasikan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.