Efisiensi Anggaran Prabowo Harus Jadi Aksi Nyata Bukan Wacana

Instruksi Prabowo pangkas 306 triliun anggaran negara. Mampukah birokrasi berhemat demi rakyat? Pengawasan kunci utama!

Presiden Prabowo baru saja mengeluarkan titah penting. Pemerintah pusat dan daerah wajib hukumnya untuk berhemat! Angka efisiensinya bikin mata terbelalak, Rp 306,69 triliun untuk tahun 2025!  Fantastis! 

Ini bukan himbauan ringan, tapi instruksi presiden yang punya kekuatan hukum.  

Pertanyaannya sekarang, apakah instruksi penting ini bakal benar-benar jalan? Atau, cuma jadi pengumuman seremonial saja?

Inpres Lampu Hijau di Tengah Jalan Berliku

Menurut hemat saya, instruksi efisiensi anggaran Presiden Prabowo ini ibarat lampu hijau di tengah jalan yang seringkali macet oleh pemborosan. Rp 306,69 triliun itu bukanlah angka main-main. 

Kalau angka sebesar ini benar-benar bisa dihemat, bayangkan berapa banyak pembangunan yang bisa kita lakukan, berapa banyak program sosial yang bisa ditingkatkan. 

Berapa banyak manfaat yang bisa dirasakan rakyat?  Instruksi ini, seperti yang kita baca di berbagai media,  menjangkau berbagai pos pengeluaran. 

Mulai dari urusan kantor seperti ATK dan pemeliharaan gedung, sampai hal-hal yang sering jadi sorotan seperti perjalanan dinas, bantuan pemerintah yang kadang kurang tepat sasaran, proyek infrastruktur yang biayanya sering membengkak, hingga pengadaan alat-alat kantor.  

Intinya, semua lini diminta untuk kencangkan ikat pinggang.

Kenapa instruksi ini begitu penting?  Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Kementerian Keuangan dalam sebuah artikelnya dengan gamblang menjelaskan bahwa efisiensi anggaran adalah salah satu indikator krusial dalam mengelola keuangan negara.