Partisipasi Masyarakat Sebagai Pondasi Kebijakan yang Inklusif

Partisipasi masyarakat dalam kebijakan publik penting untuk menciptakan kebijakan yang adil, inklusif, dan berkelanjutan. 

Di tengah hiruk-pikuk politik dan perdebatan kebijakan yang kerap kita lihat di media, satu hal yang sering terlupakan adalah pentingnya peran masyarakat dalam menentukan arah kebijakan publik. 

Dalam banyak kasus, kebijakan publik seringkali terasa seperti hasil keputusan yang diambil dari atas, tanpa melibatkan suara mereka yang paling terdampak, yaitu masyarakat itu sendiri. 

Namun, partisipasi masyarakat bukanlah sekadar sebuah prosedur administratif. Ini adalah sebuah fondasi yang sangat penting untuk membangun kebijakan yang lebih inklusif, adil, dan yang paling penting, berkelanjutan. 

Begitu juga dengan tujuan pembangunan berkelanjutan (SDGs) 2030, terutama pada SDG 16 yang menekankan pada perdamaian, keadilan, dan kelembagaan yang kuat, di mana partisipasi masyarakat menjadi aspek yang tak terpisahkan. 

Partisipasi Masyarakat: Fondasi untuk Kebijakan yang Lebih Baik dan Akuntabel 

Secara teori, kebijakan publik seharusnya mencerminkan kebutuhan dan keinginan masyarakat. 

Namun, dalam praktiknya, seringkali kebijakan yang dibuat pemerintah tidak sepenuhnya mengakomodasi kebutuhan masyarakat, terutama kelompok-kelompok yang marginal. 

Di sini, partisipasi masyarakat masuk sebagai elemen yang dapat mengoreksi ketidaksesuaian tersebut. 

Seperti yang dijelaskan dalam artikel di Kompas, partisipasi masyarakat dalam proses pembuatan kebijakan publik bukan hanya soal formalitas, tetapi juga soal membangun kebijakan yang lebih akuntabel dan representatif. 

Tanpa keterlibatan publik, kebijakan yang diterapkan bisa saja tidak efektif atau bahkan berpotensi menimbulkan ketidakpuasan dan konflik sosial.