Dari Warkop ke Rujab: Surat Rakyat untuk Calon Pemimpin Sulsel

Assalamu'alaikum, Pak Danny, Pak Azhar, Pak Andi Sudirman dan Bu Fatma yang terhormat.

Izinkan saya, seorang rakyat biasa, menulis surat terbuka kepada Anda berempat. Bukan karena saya orang penting, tapi karena sebagai rakyat, saya merasa penting untuk didengar.

Seperti kata pepatah Bugis, "Aja' mumaté naturungengngi alému", - jangan mati sebelum berusaha. Nah, anggap saja surat ini usaha saya sebelum mati penasaran melihat Sulawesi Selatan yang lebih baik.

Sore ini, sambil menikmati secangkir kopi susu di warkop langganan, saya membaca berita tentang pengundian nomor urut Pilgub Sulsel 2024. Eh, ternyata bukan cuma saya yang tertarik. Pak Jufri, pegawai warkop yang biasa nongkrong di dekat saya, tiba-tiba nyeletuk, "Weh, nomor satu atau dua sama ji, sama-sama tidak bikin kenyang!"

Saya tersenyum kecut. Benar juga. Selama ini, pertumbuhan ekonomi Sulsel memang di atas rata-rata nasional. Tapi seperti kata pepatah Makassar, "Punna sunggu empoannu, sannammi katalassannu, urangi tongi tunaya na to kasiasia", jikalau sudah senang dan bahagia hidupmu ingatlah kepada orang tak beruntung.

Data BPS Sulawesi Selatan menunjukkan bahwa hingga Februari 2022, jumlah penduduk yang bekerja di provinsi ini mencapai 3,91 juta orang. Namun, di balik angka tersebut tersembunyi realitas yang memprihatinkan.

Menurut BPJAMSOSTEK Wilayah Sulawesi dan Maluku, sekitar 1,6 juta pekerja di Sulsel belum terlindungi program jaminan sosial ketenagakerjaan. Ini berarti lebih dari setengah pekerja di Sulsel masih hidup dalam ketidakpastian, tanpa jaring pengaman sosial yang memadai.

Situasi ini semakin menegaskan bahwa kemajuan ekonomi yang kita banggakan belum sepenuhnya menyentuh mereka yang paling membutuhkan. Banyak dari kami masih berjuang di sektor informal, hidup dari hari ke hari seperti ayam mencari makan.

Bicara soal ayam, saya jadi teringat jalanan di Makassar yang kadang macetnya seperti kandang ayam kejepit. Iya, kami apresiasi pembangunan jalur kereta api Makassar-Parepare. Kami kagumi adanya fly-over Pettarani yang sampai 2 susun itu.

Tapi jangan sampai pembangunan ini seperti "bajik birittana tasambajik rupanna gauka", - kelihatan bagus dari luar, tapi di dalam masih banyak yang perlu dibenahi.

Selama tahun 2024, berita tentang kemacetan dan kondisi infrastruktur jalan di Makassar sering muncul di headline nasional dan media sosial. Janji untuk membenahi transportasi sepertinya belum terealisasi dengan baik.

Trans Mamminasata yang diharapkan menjadi solusi, ternyata kurang diminati masyarakat. Haltenya belum dikelola dengan baik, dan integrasi antar moda transportasi belum terwujud. Akibatnya, masyarakat masih lebih memilih menggunakan kendaraan pribadi.

Menurut Kementerian Perhubungan, dibutuhkan langkah ekstrim untuk membenahi transportasi di kota ini.

Mungkin kita perlu mengadakan debat khusus tentang angkutan umum dalam Pilkada 2024 mendatang. Dengan begitu, para calon pemimpin bisa lebih serius memikirkan solusi bagi warga yang setiap hari terjebak kemacetan.

Soal pendidikan dan kesehatan, rasanya masih seperti "Mattinro bale", tidur seperti ikan - mata terbuka tapi tidak melihat. Indeks Pembangunan Manusia kita memang naik, tapi masih di bawah rata-rata nasional.

Berdasarkan data BPS Provinsi Sulawesi Selatan, kondisi pendidikan di wilayah kita masih memerlukan perhatian serius.

Angka Partisipasi Sekolah (APS) untuk usia 7-12 tahun sudah mencapai 99,49% pada tahun 2023. Namun, APS untuk usia 16-18 tahun baru mencapai 71,00%. Ini menunjukkan masih banyak anak usia SMA yang tidak bersekolah.

Selain itu, Angka Partisipasi Murni (APM) SMA di Sulawesi Selatan pada tahun 2023 baru mencapai 60,57%. Artinya, masih cukup banyak anak yang tidak bersekolah sesuai jenjang usianya. Di beberapa kabupaten seperti Bantaeng, APM SMA bahkan hanya 40,90%.

Data-data ini mengonfirmasi bahwa masih banyak anak di Sulawesi Selatan yang pendidikannya seperti main petak umpet - kadang ada, kadang tidak. Kita perlu strategi yang lebih efektif untuk meningkatkan akses dan kualitas pendidikan di pelosok Sulawesi Selatan.

Nah, bicara soal pelosok, jangan lupa kita ini provinsi dengan potensi pertanian dan kelautan yang luar biasa.

Tapi kadang pembangunan kita seperti "Ma'baine baine", menikahi perempuan tapi lupa merawatnya. Konsep ekonomi biru yang diusung pemerintah provinsi, jangan sampai cuma jadi biru di atas kertas, tapi hitam di lapangan.

Yang paling miris, masih ada saja diskriminasi terhadap kelompok marjinal. Padahal, seperti kata pepatah Bugis, "Sipakatau, Sipakalebbi", saling memanusiakan dan saling menghormati. Jangan sampai kita jadi pemimpin yang "Ma'bulu mata", hanya melihat yang menguntungkan diri sendiri.

Jadi, Pak Danny, Pak Azhar, Pak Andi Sudirman dan Bu Fatma yang baik, kami tidak butuh janji-janji manis yang seperti gula-gula, manis di mulut tapi bikin gigi berlubang.

Kami butuh visi dan program konkret yang bisa mengatasi kesenjangan, menciptakan lapangan kerja berkualitas, dan memastikan pembangunan yang inklusif.

Kami tidak peduli Anda dapat nomor urut berapa. Yang kami pedulikan adalah bagaimana Anda bisa membuat nomor rekening kami bertambah angkanya, lewat ketersediaan lapangan kerja. 

Kami tidak butuh pemimpin yang pandai berpidato tapi buta realita. 

Kami butuh pemimpin yang bisa mendengar keluhan rakyat, bahkan yang dibisikkan di sudut warkop sekalipun.

Ingat, kursi gubernur itu bukan warisan leluhur Anda. 

Itu bukan karena Anda pernah jadi pejabat di level kota atau provinsi. 

Itu bukan karena Anda pilihan partai. 

Itu bukan karena Anda punya keluarga pejabat.

Tapi, itu kursi yang kami pinjamkan. Kalau tidak hati-hati, bisa-bisa kursinya kami tarik lagi di pemilihan berikutnya. Jangan sampai Anda jadi pemimpin yang "Ma'loppo' sa'ra", besar suara tapi kecil solusi.

Selamat berkampanye, Pak, Bu. Semoga yang menang bukan hanya Anda, tapi juga kami semua warga Sulsel.

Salam dari Warkop 56 Sungguminasa.

Referensi:

• Badan Pusat Statistik Provinsi Sulawesi Selatan. (2022, May 9). Keadaan ketenagakerjaan Sulawesi Selatan Februari 2022.
• Antara News Makassar. (2023, August 14). Sebanyak 1,6 juta pekerja di Sulsel belum dilindungi program Jamsostek.
• Kementerian Perhubungan Republik Indonesia. (2023, November 2). Benahi transportasi Kota Makassar, harus ada langkah ekstrim.
• Badan Pusat Statistik Provinsi Sulawesi Selatan. (2024, April 29). Statistik pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan 2023.