Kita menyaksikan fenomena menarik dalam dunia politik Indonesia. Calon kepala daerah perempuan bermunculan di berbagai wilayah menjelang Pilkada Serentak 2024.
Sebagai orang awam yang gemar mengamati perkembangan politik, saya merasa tertarik untuk mengulik lebih dalam fenomena ini.
Apakah ini pertanda baik bagi demokrasi kita, atau hanya sekadar pemanis belaka?
Menurut data dari Perludem, keterwakilan perempuan di DPR hasil Pemilu 2024 diproyeksikan meningkat menjadi 22,1% atau 128 kursi dari total 580 kursi (Perludem, 2024).
Angka ini naik 1,6% dibanding Pemilu 2019. Meski kenaikannya tidak drastis, tapi setidaknya ada peningkatan.
Ibarat naik sepeda, pelan-pelan asal selamat. Lantas, apa yang menyebabkan fenomena ini?
Menurut teori "Politics of Presence" yang dikemukakan oleh Anne Phillips, kehadiran fisik kelompok-kelompok yang kurang terwakili (dalam hal ini perempuan) di lembaga politik formal itu penting (Phillips, 1995).
Teori ini menjelaskan bahwa representasi bukan hanya soal ide, tapi juga kehadiran.
Jadi, semakin banyak perempuan yang terjun ke dunia politik, semakin besar peluang suara mereka didengar. Meski ada peningkatan, 22,1% masih jauh dari kata ideal.
Bayangkan, dalam rapat DPR, dari 5 orang yang bicara, hanya 1 yang perempuan.
Sisanya?
