Pada 2024 mendatang, rakyat Indonesia akan melangsungkan pesta rakyat besar-besaran yakni Pemilu Langsung yang merupakan salah satu pesta demokrasi yang paling ditunggu-tunggu karena pada Pemilu 2024 ini rakyat Indonesia berkesempatan untuk memilih presiden serta wakil presiden Indonesia, DPR, DPD, dan DPRD baik DPRD provinsi maupun DPRD kabupaten/kota secara langsung.
Hal ini menimbulkan berbagai reaksi dari masyarakat apalagi dalam pemilu kali ini teknologi berperan begitu besar, masyarakat sebagai peserta dalam pemilu pada 2024 ini memiliki berbagai kemudahan untuk mengenal kandidat-kandidat dalam pemilu kali ini melalui berbagai media social yang ada seperti Instagram, Facebook, Tiktok, dan berbagai media lainnya yang bisa diakses dengan mudah oleh masayarakat untuk mengetahui berbagai informasi terkini termasuk informasi-informasi mengenai kandidat pemilu 2024 ini.
Kemudahan masyarakat memperoleh informasi dari media-media social maupun media-media berita atau media-media lainnya terkait berbagai hal mengenai pemilu 2024 memiliki berbagai dampak pada kelangsungan pemilu 2024 ini baik dampak positif maupun dampak negatif. Kemudahan memperoleh informasi ini memang sangat membantu masyarakat dalam mengenali kandidat-kandidat yang akan dipilih, bagaimana kinerja dari para kandidatnya, perjalanan karir kandidat dalam politik, dan berbagai informasi penting lainnya yang dapat dijadikan pertimbangan masyarakat untuk menentukan pilihannya. Tetapi, tak ayal juga bahwa seiring dengan berbagai dampak positif tersebut kemudahan memperoleh informasi ini juga menimbulkan dampak negatif seperti penyebaran hoaks terkait penyelenggaraan pemilu bahkan hingga hoaks terkait para kandidat pemilu.
Saat ini penyebaran hoaks yang berkaitan dengan pemilu 2024 semakin marak terjadi, hal ini menjadi tantangan besar untuk keberlangsungan pemilu 2024, salah satu contoh hoaks terkait pemilu 2024 adalah beredarnya gambar kartu pemilih pemilu 2024 dalam bentuk digital di media sosial. Dalam gambar yang beredar terlihat kartu pemilih dengan logo Komisi Pemilihan Umum (KPU) di sebelah kanan tersebut berisi data identitas diri mulai dari nama, jenis kelamin, hingga kode Tempat Pemungutan Suara (TPS). Kartu pemilih berwarna biru ini juga disebut tersedia dalam bentuk fisik maupun dalam aplikasi Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).
Faktanya, dilansir dari news.detik.com, KPU membantah telah menerbitkan kartu pemilih tersebut. Ketua KPU Hasyim Asy'ari menegaskan pihaknya tidak membuat dan menerbitkan kartu pemilih. Sesuai dengan Undang-Undang Pemilu, KPU tidak memiliki tugas ataupun wewenang untuk membuat dan menerbitkan kartu pemilih.
Berdasarkan contoh diatas dapat disimpulkan bahwa penyebaran hoaks saat ini sangatlah marak terjadi dan menjadi hambatan serta tantangan yang cukup besar dalam penyelenggaraan pemilu 2024 apabila tidak segera ditangani. Oleh karenanya, para lembaga berwenang terkait pemilu seperti halnya KPU saat ini sedang mengupayakan penanganan terkait penyebaran hoaks tersebut serta melakukan berbagai pencegahan untuk mencegah semakin maraknya penyebaran hoaks, bahkan KPU yang bekerjasama dengan beberapa lembaga membuat iklan pencegahan untuk masyarakat agar bisa lebih waspada dalam menghadapi berbagai informasi yang ada dari media-media social maupun sebagainya agar tidak termakan oleh berita-berita hoaks begitu saja.
Seiring dengan usaha dari berbagai lembaga tersebut maka kita sebagai masyarakat harus turut serta dalam mencegah penyebaran hoaks, bagaimana caranya? Berikut cara yang bisa kita lakukan sebagai masyrakat untuk turut serta membantu mencegah penyebaran hoaks :
- Kenali media-media terpercaya yang telah terverifikasi dan merupakan media resmi yang berwenang dan bertanggungjawab terkait bidang-bidang tertentu seperti jika terkait pemilu maka media resmi dan terpercayanya adalah website maupun akun official KPU, atau jika terkait masalah pendidikan maka media resmi dan terpercayanya adalah website maupun akun official Kemendikbud.
- Biasakan untuk mencari informasi melalui media-media terpercaya yang memang berwenang atau terlegitimasi seperti jika mencari informasi terkait pelaksanaan pemilu maka bisa mencarinya melalui web atau akun official dari KPU.
- Ketika memperoleh informasi bukan dari media-media terpercaya yang telah terverifikasi maka jangan langsung percaya begitu saja apalagi ikut menyebarkan informasi tersebut, buktikan terlebih dahulu kebenaran informasi yang ada melalui penelusuran pada media resmi terpercaya yang memang berwenang terkait hal yang menjadi pokok pembicaraan dalam informasi tersebut.
- Perluas wawasan karena dengan memiliki wawasan yang luas kita dapat berpikir dengan lebih logis dan kritis sehingga tidak akan mudah termakan informasi yang tidak benar
- Jika kita menemukan sebuah informasi yang kita ketahui bahwa informasi tersebut merupakan informasi yang salah atau sebuah hoaks maka laporkan hal tersebut pada pihak berwenang serta informasikan kepada orang-orang terkait kebenaran dari informasi tersebut
Itulah cara-cara yang mungkin bisa kita lakukan sebagai masyarakat untuk membantu menangani dan mencegah penyebaran hoaks yang marak terjadi saat ini, demi keberlangsungan pemillu 2024 yang sesuai dengan asas-asas demokrasi yang ada mari sama-sama kita saling membantu mengingatkan baik diri kita maupun orang disekitar kita untuk dapat lebih waspada dalam memperoleh informasi diberbagai sumber yang ada, jadilah masyarakat yang cerdas yang selalu kritis ketika memperoleh informasi yang belum dipastikan kebenarannya. Salam demokrasi!
