Menurut Bachtiar Effendy, negara Islam adalah negara yang berlandaskan pada prinsip-prinsip Islam, termasuk dalam hal hukum, kebijakan, dan tata kelola pemerintahan. Negara Islam juga harus memperhatikan prinsip-prinsip moral dan etika Islam dalam segala aspek kehidupan masyarakatnya.
Dalam bukunya yang berjudul "Islam dan Negara", Bachtiar Effendy juga mengkritisi pemahaman dan praktik negara Islam yang tidak sesuai dengan prinsip-prinsip Islam, seperti praktik otoritarianisme dan pelanggaran hak asasi manusia. Dia menyoroti bahwa Islam adalah agama yang membela keadilan dan kemanusiaan, dan bahwa prinsip-prinsip ini harus tercermin dalam sistem politik dan hukum di negara Islam. Sebagai sebuah agama yang mencakup seluruh aspek kehidupan, Islam menuntut umatnya untuk menerapkan prinsip-prinsipnya dalam setiap tindakan dan keputusan yang diambil.
Di sisi lain, konsep negara kesatuan didasarkan pada gagasan bahwa negara adalah satu-satunya sumber hukum dan otoritas yang sah. Dalam negara kesatuan, tidak ada pengakuan atas keragaman agama atau budaya yang mungkin ada di dalam masyarakat.
Negara bertanggung jawab untuk menegakkan hukum dan menjaga ketertiban dan stabilitas. Perbedaan ini dapat memengaruhi hubungan antara negara Islam dan negara kesatuan dalam beberapa cara. Secara historis, beberapa negara Islam telah mengalami konflik dengan negara kesatuan karena perbedaan pandangan dalam hal pemerintahan dan hukum. Sebaliknya, beberapa negara Islam juga telah menjalin hubungan yang baik dengan negara kesatuan, seperti dalam hal perdagangan dan diplomasi.
Contoh konflik antara negara Islam dan negara kesatuan dapat kita lihat dalam kasus konflik antara negara Pakistan dan India. Konflik antara Pakistan dan India berakar pada masalah perbatasan Kashmir yang diklaim oleh kedua negara. Kashmir adalah sebuah wilayah yang terletak di bagian utara sub-benua India dan sebagian kecilnya terletak di Pakistan. Setelah kemerdekaan India dari Inggris pada tahun 1947, wilayah Kashmir menjadi objek sengketa antara kedua negara. Pada saat itu, wilayah Kashmir yang mayoritas penduduknya Muslim tetapi diperintah oleh seorang Maharaja Hindu, menjadi pusat konflik. India mengirim pasukan militernya ke Kashmir untuk membantu mempertahankan wilayah tersebut, sementara Pakistan mendukung pemberontak Muslim di wilayah itu.
Pakistan dan India memiliki sejarah panjang konflik terkait Kashmir, yang telah menyebabkan beberapa perang antara kedua negara. Konflik ini terutama berkaitan dengan masalah identitas, agama, dan kontrol atas wilayah tersebut. Sebagian besar penduduk Kashmir adalah Muslim, dan Pakistan sebagai negara Islam merasa memiliki kewajiban untuk melindungi kepentingan Muslim di wilayah tersebut. India, di sisi lain, negara ini merupakan negara kesatuan dan mengklaim bahwa Kashmir adalah bagian integral dari wilayahnya dan bahwa seluruh penduduk Kashmir, termasuk yang beragama Islam, adalah warga negara India.
Selain Kashmir, konflik antara Pakistan dan India juga berkaitan dengan masalah keamanan nasional, seperti dukungan Pakistan terhadap kelompok militan yang menyerang India dan perselisihan perbatasan. Meskipun telah ada beberapa upaya untuk mencapai perdamaian dan menyelesaikan konflik antara Pakistan dan India, seperti negosiasi diplomatik dan dialog antara para pemimpin, hal ini belum membuat konflik menemukan jalan penyelesaian.
