Demokrasi, Teknologi, dan Masa Depan Indonesia

ilustrasi: menjaring opini di media sosial. (Sumber: KOMPAS/CHY)

“Terkait pemilu, Komisi Pemilihan Umum semestinya membuat peraturan yang mengatur penggunaan teknologi digital di pemilu. Peraturan utamanya mengatur transparansi dan mengkondisikan kampanye politik berlangsung jujur”. 

Peraturan ini penting untuk memastikan bahwa penggunaan teknologi digital dalam pemilu tidak disalahgunakan atau dimanipulasi untuk kepentingan politik tertentu. 

Selain itu, peraturan juga harus memastikan bahwa kampanye politik yang dilakukan melalui teknologi digital tidak melanggar privasi individu dan tidak menyebarluaskan konten yang bersifat hoaks atau fitnah.

Pemilihan umum merupakan proses demokratis yang penting dalam menentukan pemimpin dan arah kebijakan negara.

Setiap negara memiliki sistem politik dan prosedur yang berbeda dalam melaksanakan pemilihan umum, namun tujuannya tetap sama, yaitu memberikan kesempatan kepada rakyat untuk memilih wakil mereka.

Penyalahgunaan teknologi digital oleh peserta pemilu dapat mempengaruhi integritas dan keadilan proses demokrasi. Oleh karena itu, langkah-langkah perlindungan data dan pengawasan yang ketat perlu diterapkan untuk mencegah manipulasi dan pelanggaran dalam pemilihan umum.

Teknologi digital telah memberikan kesempatan bagi peserta pemilu untuk memanipulasi informasi dan mempengaruhi opini publik dengan mudah. 

Dalam era ini, demokrasi harus beradaptasi dengan cepat dan menggunakan teknologi sebagai alat untuk mendorong partisipasi publik yang sehat dan transparansi politik yang lebih besar.

Berawal dari Pemilu USA diprakarsai oleh Trump

Namun, seiring berjalannya waktu, kita menyadari bahwa kehadiran medsos juga memiliki dampak negatif. Misalnya, medsos sering digunakan sebagai alat untuk menyebarkan hoaks dan informasi palsu yang dapat memicu konflik dan ketidakpercayaan di masyarakat. 

Selain itu, medsos juga rentan disalahgunakan untuk melakukan intimidasi dan penyebaran kebencian secara anonim.

Kemenangan Trump dalam Pilpres AS 2016 menimbulkan kekhawatiran bahwa teknologi dapat digunakan untuk memanipulasi opini publik dan mengancam integritas demokrasi. 

Sejak itu kecemasan terhadap pengaruh teknologi dalam proses demokrasi semakin meningkat dan memunculkan pertanyaan tentang perlindungan data pribadi serta transparansi dalam kampanye politik.

Teknologi telah memberikan platform yang luas bagi penyebaran disinformasi politik, yang mempengaruhi persepsi publik dan proses demokrasi. 

Oleh karena itu, tantangan utama saat ini adalah mengembangkan solusi yang efektif untuk mengatasi dampak negatif teknologi terhadap kualitas demokrasi.

Deepfake dapat digunakan untuk menciptakan video palsu yang membuat seseorang terlihat melakukan atau mengatakan sesuatu yang sebenarnya tidak pernah mereka lakukan atau katakan. Hal ini dapat mempengaruhi opini publik dan memicu konflik politik yang serius. 

Oleh karena itu, perlindungan terhadap deepfake dan pengaturan yang ketat terhadap penggunaannya menjadi sangat penting dalam menjaga integritas kandidat atau partai politik. 

Disinformasi politik yang disebarkan melalui teknologi digital telah menyebabkan penurunan kepercayaan publik terhadap lembaga-lembaga demokrasi dan proses politik. 

Hal ini dapat menghambat partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan politik yang berdampak negatif pada kualitas demokrasi.

Meskipun rekaman suara palsu tersebut dihapus oleh Twitter, hal ini menimbulkan kekhawatiran tentang potensi penyebaran deepfake yang dapat mempengaruhi hasil pemilihan. 

Vallas mengajukan permintaan kepada pihak berwenang untuk menyelidiki siapa yang bertanggung jawab atas pembuatan dan penyebaran deepfake tersebut.

Hal ini menunjukkan betapa pentingnya keakuratan dalam penghitungan suara dan perlunya sistem yang dapat mencegah penyebaran informasi yang salah. 

Kasus ini juga mengingatkan kita akan risiko manipulasi teknologi dalam proses demokrasi, sehingga perlu adanya langkah-langkah yang lebih ketat untuk menjaga integritas pemilihan.

Peraturan seenaknya 

Namun, tanggung jawab platform digital tidak boleh menjadi alasan untuk mengabaikan perlunya peraturan pemerintah yang lebih ketat. 

Selain itu, partisipasi aktif dari masyarakat juga penting dalam memastikan platform digital beroperasi dengan transparansi dan akuntabilitas yang tinggi.

Pertemuan tersebut bertujuan untuk mendiskusikan langkah-langkah konkret yang dapat diambil oleh platform teknologi digital dalam mengatasi disinformasi. 

Para organisasi masyarakat sipil berharap agar Mark Zuckerberg, Jack Dorsey, dan Elon Musk dapat bekerja sama dalam mengimplementasikan rekomendasi dari penelitian Quinn guna melindungi pengguna dari konten disinformatif.

Tindakan ini menuai kontroversi dan mendapat kritik dari beberapa pihak yang menganggapnya sebagai pembatasan kebebasan berbicara. 

Meskipun demikian, Facebook dan Twitter berusaha untuk memastikan bahwa platform mereka tidak digunakan untuk menyebarkan informasi yang salah atau merusak proses demokrasi.

Mereka juga berupaya untuk meningkatkan kecerdasan buatan mereka dalam mengidentifikasi dan melawan konten yang menyesatkan atau merusak. 

Selain itu, Open AI, Alphabet, dan Meta secara aktif bekerja sama dengan peneliti dan ahli keamanan untuk mengembangkan solusi yang lebih efektif dalam menghadapi tantangan teknologi politik yang berkembang pesat.

Teknologi yang dapat mencegah penyebaran disinformasi politik harus dilengkapi dengan mekanisme deteksi dan verifikasi yang canggih. Selain itu, platform juga perlu bekerja sama dengan ahli dan lembaga independen untuk mengembangkan standar dan pedoman yang ketat dalam mengidentifikasi dan menangani konten yang tidak akurat atau manipulatif.

Teknologi SynthID menggunakan algoritma canggih untuk menyematkan watermark yang unik pada setiap gambar digital. Watermark ini dapat memberikan informasi tentang asal-usul gambar dan mengidentifikasi apakah gambar telah mengalami manipulasi atau tidak. 

Dengan adanya teknologi ini, Google berharap dapat memberikan solusi dalam menghadapi masalah penyebaran konten yang tidak akurat di platform-platform online.

Platform digital tersebut berkomitmen untuk memastikan bahwa konten yang disebarkan melalui platformnya tidak mengandung hoaks atau informasi yang menyesatkan. 

Mereka juga akan bekerja sama dengan Badan Pengawas Pemilu untuk memantau dan melaporkan adanya pelanggaran terkait pemilu kepada pihak berwenang.

Peraturan sepihak

Satu sisi, peraturan seenaknya tidak memberikan perlindungan hukum yang jelas dan tegas bagi platform-platform tersebut. Hal ini dapat menyebabkan ketidakadilan dalam perlakuan terhadap platform-platform yang berbeda. 

Oleh karena itu, diperlukan peraturan yang lebih kuat dan mengikat untuk memastikan kesetaraan dan keadilan dalam operasional platform-platform tersebut.

Namun, kebebasan berekspresi yang ditegaskan oleh X juga membuka peluang bagi penyebaran konten yang merugikan dan berpotensi melanggar hukum. 

Perlu ada mekanisme pengawasan atau peraturan yang dapat memastikan bahwa penggunaan Llama dan Stable Diffusion tidak disalahgunakan.

Namun, penggunaan perangkat tersebut tanpa pengawasan juga dapat menimbulkan risiko penyebaran konten yang tidak pantas atau merugikan. 

Penting untuk mengembangkan mekanisme kontrol yang efektif guna memastikan bahwa penggunaan perangkat ini tetap sesuai dengan nilai-nilai kesetaraan dan kebebasan berekspresi.

Namun, penggunaan perangkat tersebut tanpa pengawasan juga dapat menimbulkan risiko penyebaran konten yang tidak pantas atau merugikan. Oleh karena itu, penting untuk mengembangkan mekanisme kontrol yang efektif guna memastikan bahwa penggunaan perangkat ini tetap sesuai dengan nilai-nilai kesetaraan dan kebebasan berekspresi.

“Peraturan ini harus memastikan bahwa penggunaan teknologi digital tidak memberikan keuntungan yang tidak adil kepada salah satu kandidat atau partai politik. Selain itu, peraturan juga harus memperhatikan aspek keamanan dan privasi data dalam penggunaan teknologi digital di pemilu.”

Selain itu, peraturan juga harus memastikan bahwa penggunaan teknologi digital dalam pemilu tidak melanggar privasi dan keamanan data para pemilih. Dengan adanya peraturan yang baik, diharapkan pemilu dapat berjalan dengan lebih adil dan terjamin integritasnya.

Peraturan juga dapat memperkuat transparansi dalam pemilihan dengan mewajibkan kandidat dan partai politik untuk mengungkapkan sumber dana kampanye mereka. Selain itu, peraturan juga dapat mengatur batasan penggunaan media sosial dalam kampanye politik untuk mencegah penyebaran informasi yang salah atau manipulatif.

Hal ini penting untuk menjaga integritas dan keadilan dalam proses pemilu. Selain itu, dengan adanya analisis dan paparan terhadap pelanggaran tersebut, langkah-langkah perbaikan dapat diambil untuk memastikan pemilu yang lebih demokratis di masa depan.