Setelah 2014, resmi mendapat kartu tanda penduduk. Kini di Pemilu 2024 kelompok perempuan jamaah Ahmadiyah Lombok, Kota Mataram, otomatis mendapat hak pilihnya dalam pemunggutan suara kali ini. Pemilu sebelumnya, mereka kesulitan mendapat hak pilih.Â
Siang itu, menunjukkan pukul 10.30 waktu Indonesia tengah, Bundaiyah, 52 tahun, baru saja keluar dari bilik kotak pemunggutan suara warna putih berlogo Komisi Pemilihan Umum (KPU) di Tempat Pemunggutan Suara (TPS) 019 Wisma Transito, Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat (NTB).
Bersama perempuan jamaah Ahmadiyah lainnya, mereka tampak antusias untuk bergantian menyerahkan satu persatu surat undangan dari petugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) Asrama Transito pada Selasa siang, 14 Februari 2024. Â Â Â Â Â
Pemilihan umum, 14 Februari 2024 ini adalah pemilu keempat kalinya, Bundaiyah bersama jamaah Ahmadiyah Transito mendapatkan hak pilihnya dalam pemilu serentak Calon Presiden, Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Anggota Legislatif (Caleq) bahkan hingga Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) di NTB.
Pemilu 2009, menjadi pemunggutan suara pertama jamaah Ahmadiyah Transito, sejak 2006, mereka mengalami penyerangan dari Desa Ketapang, Kabupaten Lombok Barat. Pengusiran terhadap jamaah Ahmadiyah Lombok tersebut terjadi lantaran, mereka dianggap sebagai aliran menyimpang.
Bundaiyah mengatakan, waktu itu ia bersama 20 kepala keluarga lainnya, oleh Pemerintah Kabupaten Lombok Barat. Mereka dibawa ke Asrama Transito sebagai tempat penampungan sementara.Â
Tepatnya sudah 18 tahun lamanya, mereka masih mengunsi di tanah sendiri. Sampai saat ini, mereka belum bisa pulang kampung, karena tak ada jaminan keamanan dari pemerintah setempat.
Berkaca dari pilpres 2009, warga Ahmadiyah Transito kesulitan menyalurkan hak pilih mereka ke TPS. Karena, waktu itu belum, mereka punya KTP tetap Kota Mataram dan otomatis tak terdata dilokasi TPS setempat. Sehingga membuat mereka kesulitan memilih. Â Â Â
Setelah tujuh tahun di Wisma Transito, tepatnya 2014, akhirnya warga Ahmadiyah yang berjumlah 30 kepala keluarga, akhirnya bisa memiliki kartu tanda pengenal dan terdata lansung sebagai pemilih tetap di Kota Mataram.
"Pengurusan KTP, sampai bertahun-tahun. Berkat bantuan media lokal, Ombusman, dan aktivis perdamaian di NTB. Kini kami sudah ada KTP dan punya hak pilih tetap" ujarnya perempuan kelahiran Lombok Timur ini saat ditemui di Wisma Transito, 27 Januari 2024. Â Â