Jawa Timur: Basis NU Itu Diminati Kalangan Artis

[caption id="attachment_122464" align="alignleft" width="287" caption="Ilustrasi (curahbebas.wordpress.com)"][/caption]

Apakah judul postingan ini paradoks? Maksudnya, apakah judul tulisan ini mengandung kontradiksi antara mazhab kultur sosial pada sebagian besar masyarakat Provinsi Jawa Timur dengan fenomena politik yang saat ini sedang terjadi provinsi tersebut? Atau, judul itu terlalu bombastis dari sisi fenomena politiknya karena hanya segelintir kabupaten di Jatim yang sedang mengalami fenomena politik keartisan. Perlu telaah lebih dalam untuk menjawab dua pertanyaan tersebut? Tulisan ini hanya ingin mendeskripsikan amatan awal bertemunya mazhab kultur sosial dengan fenomena politik keartisan di Jatim.

Pada awalnya citra. NU (Nahdatul Ulama) merupakan mazhab kultur sosial terbesar di Jatim. Ukuran kuantitatif dan kualitatif citra mengakui pernyataan ini. Artinya apa? Para ulama NU banyak berperan sebagai pengayom nilai agama, sosial dan budaya di Jatim. Banyak pesantren NU yang tersebar di Jatim mencerminkan tiga pengayom tersebut berjalan sesuai fungsinya. Konsekuensinya, efek tiga fungsi pengayom para ulama NU akanmemberikan gradasi pada tata sistem perpolitikan di Jatim. Namun sayang tiga fungsi pengayom tersebut keluar dari rel semenjak era multi partai berkibar di Indonesia.

Lagi-lagi citra. Lamat-lamat peran banyak ulama NU sebagai mazhab kultur sosial terbesar di Jatim terkikis. Banyak faktor penyebabnya di antaranya sebagian ulama NU ingin juga menjadi pengayom politik. Berkurangnya santri di berbagai pesantren NU Jatim secara signifikan menggambarkan fenomena peralihan ini. Alih-alih ingin menjadi pengayom politik yang baik, sebagian ulama NU yang terjun ke dunia politik salah langkah. Ya mereka mengincar pengayom politik bottom up. Pengayom politik bottom up mengandaikan suatu peran kekuasaan yang mengarah ke pusat (baca: Jakarta) seperti anggota DPR dan DPD. Akibatnya apa? Ada dua. Pertama, umat mazhab kultur sosial NU di Jatim merasa merasa ditinggalkan (baca: tidak dipedulikan lagi) oleh sebagian ulama NU yang terjun ke dunia politik. Lebih jauh, citra sebagian ulama NU terkikis di mata masyarakat Jatim sebagai reaksinya.

Kedua, terjadi kekosongan peran pengayom politik top down. Pengayom poltik top down merujuk pada suatu peran kekuasaan yang bersentuhan langsung dengan masyarakat seperti kepala daerah dan turunannya. Awalnya tidak kosong, hanya gradasi tiga fungsi pengayom ulama NU yang lamat-lamat menghilang dari tata sistem perpolitikan di Jatim. Fenomena kekosongan inilah yang dimanfaatkan oleh berbagai partai politik yang mengandalkan artis sebagai pengayom politik top down di beberapa Kabupaten Jatim. Momentumnya sesuai. Artis berperan sebagai vote getter partai bertemu dengan tidak adanya teladan umat mazhab kultur sosial NU di Jatim. Apakah momentum ini akan berhasil berkolaborasi? Ada dua prediksi. Ya jika umat mazhab kultur sosial NU di Jatim mencari citra baru yang praktis karena citra lama telah menghilang. Hukum sosial kemasyarakatan di sini berbicara. Kepemimpinan tetap dibutuhkan masyarakat, apapun citra kepemimpinan itu.

Prediksi kedua sebaliknya kalau umat mazhab kultur sosial NU di Jatim memiliki alternatif kepemimpinan selain artis. Artinya apa? Perlu respon atau tindakan cepat dari berbagai ulama NU di Jatim. Respon pertama, berbagai ulama NU di Jatim harus kembali ke basis awal sehingga memberi gradasi lagi (baca: “restu” politik) bagi tata sistem perpolitikan di Jatim. Tindakan kedua, berbagai ulama NU harus ada yang terjun sebagai pengayom politik top down di berbagai Kabupaten Jatim. Mana langkah yang lebih bijak? Suatu pekerjaan besar bagi Ketua Umum PBNU yang baru.