[caption id="attachment_150600" align="aligncenter" width="600" caption="Ilustrasi ini menggambarkan sistem dua kamar / Bikameral yang kamar sebelah menikmati hasil korupsi. Semoga para anggota DPD RI tetap Sepi Ing Pamrih, Rame Ing Gawe (sumber: sightsonpennsylvania.blogspot.com)"][/caption]
Bila anda telah lama tinggal berdua di sebuah rumah dengan seorang teman tapi anda berbeda ruang kamar dengan temanmu itu, bagaimana sikap dan reaksi anda ketika teman serumah tersandung masalah? Banyak pilihan tentunya untuk bersikap apalagi bereaksi, tergantung masalah apa yang dihadapi teman. Jika pertanyaan itu ditanyakan kepada saya, saya akan membantunya bila masalahnya terkait dengan ketidakmampuan teman dalam menyelesaikan tugas-tugasnya. Dengan syarat, saya sanggup membantu baik mampu dalam kondisi ekonomi, sosial, maupun ekonomi.
Akan tetapi bagaimana jika temanmu itu terus-menerus mendapat masalah sehingga mendapatkan citra buruk, entah dari tetangga ataupun dari masyarakat sekitar? Nah kalau itu menimpa teman saya, saya akan mencoba mengambil-alih tugas-tugasnya sementara teman saya itu menyelesaikan berbagai masalahnya.
Bikameral
Dua alinea di atas adalah pengandaian sederhana gambaran saat ini beserta solusinya dari “pertemanan” dua kamar dalam satu rumah (bikameral) antara DPD (Dewan Perwakilan Daerah) dan DPR (Dewan Perwakilan Rakyat). Seperti diketahui dari berita-berita nasional sepanjang tahun 2011, sebagian besar anggota DPR tersandung masalah hukum dan politik (lebih banyak terkait masalah korupsi). Hal ini tentunya sangat merugikan bagi anggota DPR itu sendiri, baik dalam mendapatkan citra buruk dari masyarakat maupun tertundanya berbagai kewajiban, peran, dan fungsi dari anggota DPR. Dalam kalimat lain, anggota DPR (ditambah pihak eksekutif) “sibuk sendiri dalam menyelesaikan berbagai masalahnya” sehingga mengabaikan peran DPR dalam memperjuangkan kesejahteraan rakyat.
Nah andai saya menjadi anggota DPD RI saat ini, saya akan diam-diam menggantikan peran DPR dalam memperjuangkan kesejahteraan rakyat. Wajarkah menggantikannya? Tentu karena peran DPR sama persis dengan peran DPD (lihat Fungsi, Tugas dan Wewenang DPD serta Hak dan Kewajiban Anggota DPD). Tapi kenapa harus diam-diam? Nah ini keuntungan bagi saya sebagai anggota DPD, diam-diam mencerminkan minimnya publikasi kinerja DPD sehingga sebagian masyarakat jauh lebih mengenal anggota DPR daripada DPD. Buat saya hal ini positif karena dapat mengamalkan pepatah Jawa “sepi ing pamrih rame ing gawe” (lebih mementingkan pekerjaan tanpa memedulikan pamrih).
Koordinasi Dan Inovasi
Lebih jauh, saya lebih baik dikenal masyarakat daerah pemilihan saya karena kinerja positif daripada dikenal media lalu dipublikasikan hanya gara-gara ingin mendapat citra terkenal. Artinya, saya beserta anggota DPD satu provinsi (baik DPD RI maupun DPD Tingkat Provinsi) akan membela dan berbuat demi kepentingan rakyat. Tentunya berbuat tanpa melalui pintu birokrasi dan legislasi (atau katakanlah meminimalisirnya). Bisakah berbuat seperti itu? Ya bisa, kuncinya langsung berkoordinasi dengan tokoh-tokoh masyarakat dan LSM setempat. Itu satu. Kedua, tidak hanya berkoordinasi tapi juga memberdayakan tokoh-tokoh masyarakat setempat agar para tokoh tersebut mampu menggerakkan masyarakatnya ke arah kesejahteraan.
Misal dalam berbagai hal yang ditangani Komisi III DPD, saya beserta anggota DPD satu provinsi akan berinovasi di jalur pemberdayaan informal. Maksud berinovasi adalah mengemasnya dalam bentuk lain daripada melalui jalur formal yang seringkali terbentur pintu birokrasi dan legislasi. Tentunya tidak serta merta meninggalkan jalur formal, ia tetap diperjuangkan bersama anggota DPR. Pada akhirnya, berbagai inovasi para anggota DPD tersebut akan menjadikannya senator yang benar-benar mewakili rakyat.
