[caption id="" align="aligncenter" width="454" caption="Dahlan saat sidak pabrik gula Pabrik Gula (PG) Djombang Baru (antara foto)"][/caption]
Hari ini berbagai media memberitakan ‘protes’ Menteri BUMN Dahlan Iskan atas pencabutan subsidi pupuk organik oleh Komisi IV DPR. Keputusan ini menurut Dahlan kontraproduktif dengan usaha pemerintah untuk memperkuat ketahanan pangan dengan sistem pertanian go organic.
Sejak jaman orde baru, kebijakan pertanian yang lebih memaksimalkan pupuk anorganik dengan bahan kimia telah membuat lahan-lahan pertanian kita berkurang kesuburannya. Disaat pemerintah berusaha mengembalikan kualitas tanah dengan pertanian berbasis pupuk organik, tiba-tiba ada kejadian pencabutan subsidi pupuk organik. Ironis sekali. Padahal BUMN sedang menyiapkan kluster pertanian di desa-desa. Di mana petani dan peternak memanfaatkan limbah pertanian dan ternak untuk membuat pupuk organik. Pupuk dari petani itu akan dibeli oleh pabrik pupuk BUMN (pupuk indonesia dan petrokimia gresik), lalu diolah menjadi pupuk standar organik. Pupuk standar organik ini yang kemudian dijual lebih murah karena mendapat subsidi. Rencana yang sepertinya menyenangkan semua pihak ini terancam karena subsidi pupuk organik dicabut DPR.
Tapi seperti biasa, Dahlan tak gampang menyerah. BUMN bertekad untuk mencari jalan keluar. Secepatnya.
---- Sang mantan wartawan ini memang tidak kehilangan daya kritisnya meski sudah duduk dalam pemerintahan. Berbagai lontaran kritis mempertanyakan kebijakan pemerintah tetap saja dia lakukan. Kita masih ingat bagaimana Dahlan ngotot agar Blok Mahakam yang akan segera berakhir kontrak karyanya, dikembalikan pada Indonesia. Pertamina sangat siap mengelola sendiri tanpa bantuan asing. Sementara kementerian ESDM condong berniat memperpanjang kontrak Total. Kengototan itu sedikit membuahkan hasil. Keputusan pengelolaan Blok Mahakam diserahkan pada pemerintahan baru nanti. “Break The Broken Rules” itu ideologi Dahlan sejak lama melihat banyaknya aturan dan birokrasi yang nggak masuk akal. Kesannya pemberontak, ngeyel tapi sebenarnya bermakna positif. Kalau ada aturan yang salah, ya benerin. Kalau nggak bisa dibenerin ya dirusak saja, ganti yang baru. Kasarnya seperti itu. Keyakinan inilah yang membuatnya sering bertindak kontroversial menurut sebagian orang. Tapi benarkah dia suka menabrak aturan?
Mantan wakil presiden, Jusuf Kalla punya pendapat lain. “Dahlan mampu merubah result oriented. Sama seperti saya, proses nomor dua, asal jangan juga melanggar aturan, karena kalau salah juga bahaya. Kalau murni birokrasi ya susah. Apa yang dibuat ia memperpendek proses dengan result oriented tapi tidak salah (melanggar aturan),” kata JK.
Result orinted tanpa menabrak aturan, tapi mencari celah-celah aturan sehingga kebuntuan bisa diterobos. Atau kalau perlu berjuang sekuat tenaga agar aturannya pecah. Tentu saja dengan cara yang legal. Dahlan punya sejarah panjang soal kengototan “Break The Broken Rules” ini.
Pada 1996, Jawa Pos group sudah mengaplikasi teknologi pengiriman data menggunakan satelit. Namun, teknologi baru ini belum bisa diterapkan karena ada aturan pemerintah yang melarang koran melakukan cetak jarak jauh lintas provinsi. Padahal, ada pasar besar Jawa Pos di luar Jawa Timur seperti di Jawa Tengah.