Reorientasi Gerakan Dakwah Muhammadiyah

REORIENTASI GERAKAN DAKWAH MUHAMMADIYAH

Oleh

Wajiran, S.S., M.A.

(Mantan Ketua KORKOM IMM UAD dan Mahasiwa PhD University of Tasmania, Australia)

 

Muhammadiyah sudah didirikan sejak 1912 yang berarti sudah satu abad lebih. Sejak awal berdirinya Muhammadiyah fokus pada persoalan Tahayul, bid’ah, dan khurofat atau sering dikenal dengan istilah TBC. Masalah ini mungkin saja masih relevan, tetapi seiring dengan perkembangan jaman nampaknya Muhammadiyah harus melakukan sesuatu yang sangat urgen bagi kemajuan umat Islam, yaitu masalah kekuasaan atau idjtihat di bidang birokrasi.

Sejak berdirinya, muhammadiyah menjaga diri dari dunia kekuasaan. Hal ini wajar karena memang saat itu orientasinya murni pada persoalan taqlid di dalam aqidah yang berkaitan dengan dunia kemusrikan masyarakat pada jamannya. Kondisi masyarakat yang ke-islamannya masih dangkal menjadikan akulturasi dari berbagai agama dan kepercayaan masih melekat dalam implementasi keislaman masyarakat jaman itu. Dampaknya aplikasi Islam tidak murni lagi dalam masyarakat, banyak takhayul, bid’ah, khurofat dan syirik.

Sementara itu, dunia Islam (khususnya Indonesia) modern saat ini sedang mengalami kebobrokan. Kebobrokan utama umat Islam adalah ketidakmampuannya dalam mengelola kekuasaan. Buktinya negara dengan mayoritas Muslim ini masih sering dikendalikan oleh pemimpin non-Muslim. Kalau pun ada pemimpin dari kaum Muslim dianggap belum mampu menyelesaikan persoalan. Itu sebabnya keberadaan Islam di Indonesia belum bisa dianggap sebagai rahmatal lila’lamiin.

Akibatnya ada kecenderungan umat Islam mulai tidak percaya dengan para pimpin atau politisi Muslim karena menganggap pemimpin muslim pun bukan jaminan akan memberikan perlindungan atau menjamin kemakmuran hidup mereka. Bagi mereka pemimpin yang jujur yang memihak pada rakyat yang lebih mereka utamakan, tanpa memandang latarbelakang agama. Meskipun tidak menutup kemungkinan juga pemimpin yang mereka idamkan pun hasilnya sama saja. Bahkan pemimpin non-muslim tidak mengakomodasi nilai-nilai atau kekpentingan umat muslim yang telah memilih mereka.

Umat Islam juga mengalami ketertinggalan karena seringnya terjadi konflik internal umat Islam. Ironisnya terkadang konflik sering terjadi di internal institusi keislaman. Hal ini tentu disebabkan adanya conflict of interest diantara mereka. Salah satu contoh kecilnya adalah lemahnya menejemen di lembaga-lembaga di lingkuangan umat Islam yang tidak transparan. Menejemen yang digunakan masih tergolong tradisional sehingga sering dipolitisasi untuk kepentingan perseorangan atau penguasa. Sebagai lembaga keislaman yang memiliki amal usaha sangat besar, birokrasi di lembaga Muhammadiyah pun nampaknya tidak berbeda dengan lembaga pemerintah lainnya. Sehingga nampaknya Muhammadiyah masih perlu belajar dari lembaga-lembaga luar negeri yang accuntable dan credible di dalam pengelolaannya, sehingga potensi yang sangat besar itu tidak menjadi bumerang dalam upaya amar ma’ruf nahi mungkar di masyarakat Indonesia.

Masalah riil yang berkait erat dengan kebobrokan di negara kita adalah masalah birokrasi. Birokrasi menyangkut kekuasaan. Birokrasi menyangkut hajat hidup orang banyak. Birokrasi menyangkut masalah keadilan dan kedholiman. 
Itu sebabnya birokrasi bisa jadi alat kekuasaan untuk mengendalikan bahkan menghegemoni kelompok atau komunitas. Posisinya yang sangat vital dalam kehidupan, birokrasi bisa melahirkan berhala-berhala baru di dunia modern sekarang ini. Pempimpin yang dholim akan membuat kebijakan seenaknya dan menuntut bawahan/rakyat semau mereka. Tidak jarang birokrasi yang tidak transparan banyak melahirkan kemusyrikan sehingga banyak kaum muslim melakukan segala cara agar aman atau agar mendapatkan kekuasaan.