Indonesia di Ambang Kehancuran

Indonesia di Ambang Kehancuran

Oleh

Wajiran, S.S., M.A.

(Dosen Ilmu Budaya Universitas Ahmad Dahlan Yogyakarta)

Ciri-ciri indonesia di ambang kehancuran sudah semakin jelas. Negeri yang subur makmur ini menjadi incaran banyak negara. Ancaman dari luar dan dari dalam semakin terasa. Krisis multi dimensi ini sulit disembuhkan; penguasaan aset-aset negara oleh asing semakin merajalela, serangan ideologis, politis dan ekonomis oleh negara lain terasa semakin gencar, hilangnya identitas bangsa dengan semakin pudarnya rasa nasionalisme masyarakat di negeri ini, juga gurita korupsi yang semakin akut.

Ironisnya, masyarakat seolah semakin menikmati adanya gempuran yang bertubi-tubi ini. Tanpa merasa terancam, masyarakat dengan senang hati lebih memilih produk luar negeri dibandingkan produk sendiri. Masyarakat lebih membanggakan identitas budaya lain ketimbang budaya sendiri. Sikap hedonisme menjadi panutan semua kalangan di negeri ini. Lebih memprihatinkan lagi, penguasa negeri ini tanpa merasa berdosa memeras rakyatnya sendiri dengan dalih kesejahteraan, menjual aset-aset negeri ini kepada fihak asing. Tidak jarang penguasa memperkosa rakyat dengan menjual jasa perusahaan dalam negeri kepada rakyatnya dengan harga yang sangat mahal. Penguasa negeri ini telah menyalahgunakan kekuasaan untuk memeras rakyatnya sendiri.

Kondisi memprihatinkan ini jika dibiarkan tentu akan mengancam eksistensi bangsa ini. Kejayaan bangsa ini akan segera pudar seiring dengan memudarnya rasa nasionalisme masyarakat bangsa ini. Saat ini kecenderungan untuk bergantung kepada negara lain sudah sangat jelas. Seperti misal, pengadaan bahan makanan kita sudah sedemikian tergantungnya dengan orang lain. Sekedar persoalan kedelai dan daging sapi, yang seharusnya menjadi produk andalan negeri agraris ini, malahyang terjadi sebaliknya. Dua komoditas ini menyadarkan betapa bodoh dan lemahnya bangsa kita dibandingkan dengan bangsa lain. Negara yang gemah ripah loh jinawi, justru kebutuhan kedelainya bergantung pada Amerika Serikat yang notabene memiliki iklim yang tidak lebih baik dari kita.

Tanda-tanda kehancuran

Seorang pakar pendidikan karakter dari Amerika mengatakan ciri-ciri kehancuran sebuah negara ditandai dengan adanya ketidakseimbangan masyarakat itu sendiri. 1). Meningkatnya kekerasan remaja, 2). Penggunaan bahasa dan kata-kata yang buruk, 3). Meningkatnya perilaku merusak diri (narkotika, miras, seks bebas dll), 4). Semakin kaburnya pedoman moral, 5). Menurunnya etos kerja, 6). Rendahnya rasa tanggungjawab individu/bagian dari bangsa, 7). Rendahnya rasa hormat pada orang tua/guru, 8). Membudayanya ketidakjujuran, 9). Pengaruh kesetiaan kelompok remaja yang kuat dalam kekerasan, 10). Meningkatnya rasa curiga dan kebencian terhadap sesama (Ganiem, 2013).

Ciri-ciri kehancuran sebuah negara yang disampaikan oleh Thomas Lickona tersebut nampaknya sudah nyata di depan mata kita. Kekerasan remaja sudah seperti hal biasa di negeri ini. Lahirnya kelompok-kelompok remaja seperti geng motor yang beberapa bulan lalu menghebohkan bangsa ini adalah bukti adanya kecenderungan anak muda pada kekerasan. Tidak ketinggalan golongan tua pun, banyak melahirkan kelompok-kelompok radikal yang lebih mementingkan golongannya sendiri. Kelompok-kelompok ini suka menebarkan isu-isu kebencian terhadap golongan lain.

Masyarakat sudah semakin permisif, masing-masing mementingkan diri sendiri dengan tidak memperdulikan lingkungan disekitarnya. Sikap individualis sudah menjadi panutan di negeri ini. Akibatnya, pergaulan bebas telah mendarah daging di masyarkat. Negeri yang notabene mayoritas muslim ini, telah mengalami penggerusan identitas. Nilai-nilai luhur bangsa dan agama telah dikesampingkan diganti dengan nilai-nilai sekuler, liberal dan individualis. Hal ini merupakan bukti kemengan barat di dalam menanamkan nilai-nilai ideologis mereka pada masyarkat kita.

Upaya preventif

Adanya berbagai gejala negatif di ranah sosial dan politik di negeri ini harus segera diselesaikan. Jika masyarakat bangsa ini terlena dengan buaian sanjungan dan pujian negara lain atas sistem demokrasi di negeri ini, kita akan hancur dengan sendirinya. Kita tidak boleh terlena dengan sanjungan yang semu tersebut. Sebaliknya kita harus berhati-hati terhadap setiap nilai dan ideologi yang masuk ke negara ini. Penyaringan terhadap nilai-nilai itu perlu dilakukan karena serangan ideologis lebih berbahaya dibandingkan dengan invasi militer sekalipun. Itu sebabnya kewaspadaan dan kehati-hatian atas pengambilan kebijakan di negeri ini perlu dilakukan.

Pemerintah memiliki peran penting di dalam menjaga keberadaan bangsa ini. Pemerintah selaku penentu aran pembangunan harus mengambil langkah-langkah strategis agar kejayaan bangsa ini tetap diakui oleh bangsa lain. Tidak ada musuh terberat di dunia ini kecuali musuh terhadap diri sendiri. Jaman penjajahan kita telah terbukti berjaya karena telah berhasil mengusir penjajah di negeri ini. Namun sekarang ancamannya bukan penjajahan fisik, tetapi penjajahan ideologis, politis dan ekonomis akan menjadi tangtangan terberat masyarakat bangsa ini.

Itu sebabnya perlu diambil langkah-langkah strategis untuk menjaga eksistensi bangsa ini:

Pertama, perlu dilakukan pengambilalihan aset-aset bangsa ini dari tangan asing. Gagasan Soekarno untuk menasionalisasi perusahaan-perusahaan asing di negeri ini nampaknya perlu digalakan kembali. Pengambilalihan perusahaan asing di negeri ini akan mampu mengembalikan kekayaan sekaligus kejayaan bangsa ini untuk menjadi negara yang makmur. Bangsa ini tidak akan pernah bisa berjaya sepanjang masih dalam kekangandan intervensi negara lain. Salah satu hal yang memgang peranan penting adalah kekayaan alam yang terdapat di bumi tercinta ini.

Kedua, pemerintah harus menggalakan produk dalam negeri. Pemerintah memiliki kewenangan mengatur segala produk yang beredar di negeri ini. Itu sebabnya pengaturan terhadap persebaran produk perlu dikendalikan agar masyarakat tidak terjajah dengan produk-produk luar negeri. Produk dalam negeri harusnya lebih diutamakan agar memberikan kesejahteraan rakyat banyak. Membanjirnya produk-produk luar negeri hanya akan memberi keuntungan pada segelintir orang. Padahal banyaknya produk luar negeri nyata-nyata telah menjadi ancaman vital atas eksistensi negara ini.

Ketiga, masyarakat bangsa ini telah kehilangan identitas. Nilai-nilai luhur Pancasila yang ditanamkan oleh para Founding Father negeri ini telah luntur seiring dengan membanjirnya arus informasi yang sedemikian terbuka. Globalisasi telah menjadikan rakyat bangsa ini kehilangan arah, bahkan lupa terhadap identitas diri sendiri. Pancasila dianggap barang aneh dan asing bagi generasi muda di negeri ini. Generasi penerus kita lebih bangga dengan produk budaya luar negeri dibandingkan dengan budaya sendiri. Faham ini telah membawa perilaku yang menyimpang bagi sebagian besar generasi muda. Walhasil, negeri ini seolah negeri tidak bertuan, yang menjadi bancaan bagi banyak kekuasaan asing. Itu sebabnya pemerintah harus mengembalikan orientasi budaya masyarakat kepada ideologi bangsa, pancasila.

Pembatasan terhadap faham-faham sekuler dan faham apapun yang dapat mengancam identitas bangsa perlu dikendalikan. Pengendalian ini penting dilakukan mengingat derasnya arus informasi telah menjadikan masyarakat negeri ini kehilangan arah. Ideologi pancasila seolah tidak berdaya, bahkan dianggap sudah hilan ditelan bumi. Terbukti banyak masyarakat kita yang tidak faham falsafah negara ini. Negara-negera kuat adalah mereka yang dengan sagala daya upaya mempertahankan identitas bangsanya. Negara-negara seperti Cina, Jepang, Korea dan Amerika adalah negara-negara yang komit terhadap identitas bangsanya. Tidak jarang negara-negara tersebut tidak malu-malu menunjukan lambang negaranya dimana pun mereka berada. Tetapi bagaimana dengan khasus masyarakat kita. Lambang negara hanya keluar setahun sekali, itupun dengan pemahaman nilai yang sangat kering.

Keempat, munculnya ormas-ormas gadungan yang saat ini menjamur di negeri ini akibat lemahnya pengeterapan hukum. Pemerintah harus mengatur dan mengendalikan organisasi-organisasi yang bisa melemahkan persatuan dan kesatuan. Setiap organisasi yang lahir akan membawa faham, pemikiran dan ideologi yang berbeda. Hal ini akan melahirkan kondisi mudahnya masyarakat dipecah belah dan diadudomba. Rakyat akan berperang melawan saudaranya sendiri, masing-masing saling tikam dengan teman sendiri. Walhasil, negeri ini lemah dan rentan terhadap serangan dari negara lain.

Kelima, sudah saatnya bangsa ini mengevaluasi diri akan orientasi demokrasi yang diimplementasikan selama ini. Demokrasi yang kita anut sekarang ini sepertinya telah kebablasan. Kita menganut sistem demokrasi yang digaungkan oleh Amerika Serikat secara membabibuta. Kita sering bangga dicap sebagai negara yang paling demokratis, padahal sesungguhnya kita telah dipecahbelah. Barat memuji kita karena meraka telah berhasil memecah belah persatuan dan kesatuan masyarakat bangsa kita.

Siapapun yang memimpin negara ini kiranya perlu mempertimbangkan kembali sistem demokrasi kita yang telah salah arah ini. Lahirnya banyak partai yang begitu menjamur di negeri ini nyata-nyata telah menyulitkan kita sendiri. Kondisi ini semakin melemahkan ikatan emosional sesama masyarakat. Bukan hanya itu, lahirnya multi partai juga semakin memboroskan anggaran di pemerintahan kita. Sistem kepemimpinan kita semakin lemah dimana komando dari atas kebawah semakin lemah. Walhasil, budaya korupsi merajalela dari Sabang sampai Meroke. Kondisi ini juga semkain mempersulit penyelesaian masalah di negeri ini.

Kita hanya berharap mudah-mudahan pertolongan Tuhan hadir kembali pada rakyat bangsa ini. Di jaman penjajahan, kekuatan persatuan dan kesatuan umat telah mampu mengobarkan semangat mengusir penjajah di negeri ini. Anugrah Tuhan telah menyatukan umat manusia yang ada di negeri ini bersatu padu membentuk sebuah kekuatan yang tidak terkalahkan oleh senjata-senjata super canggih. Itu sebabnya kita berharap uluran tangan Tuhan datang kembali kepada bangsa ini, sebelum bangsa ini benar-benar berada dalam kehancuran. Semoga!

Baca artikel lain di www.wajiran.com

Gerbong Kereta Argo Wilis Eksekutif no 1 C1, 17 Sep. 13