1. **Analisis Logis**: Mengevaluasi situasi secara rasional, mempertimbangkan konsekuensi jangka pendek dan panjang.
2. **Pertimbangan "Akal Sehat"**:Â Memahami dan merespons ekspektasi moral masyarakat.
3. **Kepatuhan Hukum**:Â Memastikan tindakan sesuai dengan kerangka hukum yang berlaku, sambil mengevaluasi kebutuhan reformasi hukum jika diperlukan.
Proses ini memerlukan keseimbangan yang hati-hati. Terkadang, pemerintah mungkin perlu mengambil keputusan yang tidak populer berdasarkan logika dan hukum, meskipun bertentangan dengan "akal sehat" publik. Di lain waktu, "akal sehat" dan pertimbangan moral mungkin mendorong interpretasi hukum yang lebih fleksibel.Â
Mengintegrasikan logika, "akal sehat", dan hukum dalam pengambilan kebijakan terkait pelanggaran hukum dan moral bukanlah tugas yang mudah. Ini membutuhkan analisis mendalam, sensitivitas terhadap nilai-nilai masyarakat, dan pemahaman yang kuat tentang kerangka hukum.Â
Pemerintah yang berhasil adalah yang mampu menyeimbangkan ketiga aspek ini, menghasilkan kebijakan yang tidak hanya rasional dan legal, tetapi juga sejalan dengan ekspektasi moral masyarakat. Dengan pendekatan yang seimbang, pemerintah dapat mengambil sikap yang tepat terhadap pelanggaran hukum dan moral, sambil tetap menjaga legitimasi dan kepercayaan publik.
