Konsep Negara sebagai Representasi Ide Bentuk Sistemik. Negara, dalam konteks ini, dipahami sebagai manifestasi dari ide-ide sistemik yang mencakup struktur, fungsi, dan tujuan yang telah disepakati bersama. Komisi Pemilihan Umum, sebagai salah satu lembaga negara, memiliki peran krusial dalam menjaga integritas proses demokrasi.
Pencarian Cinta : Penyalahgunaan Kewenangan sebagai - Ranah Susila - Asusila.
Tindakan penyalahgunaan kewenangan oleh Ketua KPU dapat diinterpretasikan sebagai bentuk "pencarian cinta" ranah Susila - Asusila.yang menyimpang. Ini mungkin mencerminkan upaya untuk mendapatkan keuntungan pribadi, pengakuan, atau kekuasaan yang melampaui batas-batas etis dan hukum yang telah ditetapkan.Â
Terutama berimplikasi terhadap Sistem dan Kepercayaan Publik sebagai kesadaran historis. Penyalahgunaan kewenangan oleh pejabat setingkat Ketua KPU memiliki dampak signifikan: Yang dapat berimplikasi terhadap erosi kepercayaan publik terhadap lembaga negara yang mengarah kepada stabilitas dan gangguan terhadap fungsi sistemik negara.Â
Potensi delegitimasi proses demokrasi dalam hal ini menon- aktifkan individu  terkait. Dalam menghindari terciptanya, citra penciptaan preseden buruk dalam tata kelola pemerintahan, dalam hal reputasi kinerja pemerintah saat ini, dan pemerintah, seharusnya, menolak sebagai suatu konsekuensi strategi oposisi, dan kepentingan politik di luar pemerintahan sekalipun.
Pencarian Cinta : Negara?, "Kedaulatan Susila-Asusila?"
Kasus penyalahgunaan kewenangan oleh Ketua KPU menunjukkan bahwa bahkan lembaga negara yang dirancang untuk menjaga integritas sistem dapat terganggu oleh "pencarian cinta" yang menyimpang. Hal ini menegaskan pentingnya pengawasan, akuntabilitas, dan reformasi berkelanjutan dalam sistem pemerintahan untuk memastikan bahwa fungsi negara tetap sejalan dengan prinsip-prinsip demokrasi dan kepentingan publik. Dengan rekomendasi dan menanggapi tindak lanjut sebagai penguatan mekanisme checks and balances di dalam lembaga negara yang sudah seharusnya menjadi jaminan yang secara selektif terintegrasi kepada profil pejabat-pejabat publik, di kepemerintahan negara.Â
Hal, yang secara tegas selanjutnya adalah, dalam rangka fenomena tersebut, mengingatkan pada pentingnya peranan peningkatan transparansi dan akuntabilitas dalam proses pengambilan keputusan dan kebijakan negara, terhadap batasan-batasan yang menjadi Klaritas kebijakan negara, maupun jika persoalan tersebut sebagai suatu kemungkinan konsekuensi dari sebaliknya, hal tersebut terindikasi sebagai suatu - sistem erosi sebagai manajemen konflik, di batasan kedaulatan negara.
Kebutuhan Agenda Kebijakan Pemerintah, akan Darurat : Edukasi publik tentang peran dan tanggung jawab lembaga negara.
Dalam hal ini, menjadi penting untuk diperhatikan sebagai suatu yang mendesak, atas realisasi fenomena seputar tindakan asusila oleh ketua KPU yang sekarang non-aktif, sementara belum memasuki proses hukum terkait. Upaya revisi regulasi untuk mencegah dan menangani penyalahgunaan kewenangan secara lebih efektif, sebagai suatu asumsi yang menjembatani relevansi hukum dan negara bagi rakyat dan warganya. Sehingga tidak terulang, di kemudian hari.
