Polri menanggapi sejumlah penolakan yang dialamatkan kepada salah satu pasangan cagub Jakarta oleh sejumlah pihak. Penolakan tersebut dianggap sebagai sebuah hambatan proses demokrasi dalam berpolitik. Bawaslu dapat melaporkan pihak-pihak yang melakukan penolakan pada calon gubernur Jakarta yang akan berkampanye di sejumlah daerah. Penolakan saat masa kampanye dianggap oleh polri sebagai menghambat proses demokrasi yang sedang berlangsung. Sebab semua warga negara memiliki hak politik yang sama dan tidak boleh dihambat bahkan di jegal.
Selain dianggap sebagai menghambat proses demokrasi penghambatan kampanye cagub Jakarta yang manapun dianggap merupakan sandungan dalam berpolitik. Hal itu dianggap menghambat hak warga negara untuk berkarya dalam bidang politik. Konstitusi sudah mengatur bahwa pasangan calon tidak boleh mundur begitu saja sebab sangat melanggar konstitusi bahkan diancam hukuman pidana penjara. Bahkan orang-orang yang dianggap menghambat proses demokrasi bisa diancam pidana kurungan penjara dan bisa dilaporkan sebagai menghalangi hak politik seseorang.
Bawaslu yang berkewajiban mengawasi proses kampanye cagub Jakarta ini dihumbau untuk bersikap tegas pada pihak manapun yang dianggap menghalangi proses demokrasi politik yang sedang berlangsung. Proses demokrasi harus dipastikan berjalan dengan lancar tanpa ada hambatan dari pihak manapun yang tidak bertanggung jawab. Juga dihimbau kepada masyarakat agar tidak mudah terprovokasj oleh orang yang tidak bertanggung jawab untuk menghambat proses demokrasi politik yang sedang berlangsung. Demokrasi harus berjalan dengan lebih sehat agar tercipta suhu politik yang lebih stabil dan seimbang.
