Wajar saja saya menulis ini. Wabah pandemik Covid 19 hari demi hari terus bertambah. Bulan lalu virus ini ada di Wuhan kemudian mulai bergerak ke Asia tenggara dan sampai hari sudah beberapa daerah yang ada di Sulawesi Selatan.
Bahkan saya dengan teman-teman di warung kopi masih sempat bercerita terkait apa yang terjadi di Wuhan bulan lalu, kami tidak menduga bahwa virus mematikan itu bisa merubah segalanya. Termasuk jadwal diskusi kami di warung kopi.
Hingga Virus ini tiba di Indonesia, kedatangannya tidak di duga, Â bahkan kedatangan berita pertama bahwa ada warga Indonesia yang terjangkit saya sedang makan bubur ayam milik teman.
Setelah saya mengamati dari data-data yang ada. Virus ini sangat rumit, butuh 5-6 hari untuk membuktikan bahwa itu adalah gejala dari tanda-tanda Covid 19. Â Pemerintah seketika bergerak cepat, membuat tim gugus untuk melawan virus ini.
Hari demi hari angka penyebaran semakin bertambah. Tidak ada penurunan yang stagnan, korban terus meningkat. Dan betul negara kita dalam bahaya besar.
Tetapi orang-orang tidak tinggal diam. Ada beberapa jalan keluar, termasuk mereka yang ingin ambil bagian, cukup di rumah saja, selebihnya ada beberapa relawan yang bergerak dengan simpati menempatkan kemanusiaan di atas segalanya.
Kekhawatiran saya berlanjut, ketika virus ini mulai memasuki hampir seluruh wilayah di Indonesia. Akhirnya pemerintah mengeluarkan beberapa istilah untuk membatasi gerak masyarakat. Mulai dari Lockdown, karantina wilayah, sampai disepakati istilah yang paling santun adalah pembatasan sosial berskala besar atau disingkat (PSBB).
Beberapa faktor mempercepat virus ini belum juga terputus karena disebabkan beberapa alasana diantaranya adalah para ilmuan dunia belum memastikan manfaat dari vaksin yang mereka temukan sehingga virus masih saja bergerak sesukanya. Selain itu masyarakat juga tidak mendengar himbauan pemerintah untuk tinggal di rumah.
Jika virus ini bergerak cepat, tentu pada kemudian hari akan berdampak juga pada sektor pertanian.
Dari aspek kebijikan Menteri Perdagangan Agus Suparmanto menerbitkan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 24 Tahun 2020 tentang Penetapan Harga Pembelian Pemerintah (HPP) untuk Gabah atau Beras. Menurut dia, revisi HPP itu merupakan upaya dari pemerintah untuk mengoptimalkan serapan beras oleh Perum Bulog dalam mengatisipasi wabah corona atau COVID-19.
