Setiap tanggal 25 November, para guru di Indonesia didapuk sebagai orang paling terhormat bahkan diposisikan bak pahlawan. Hari itu diperingati sebagai bentuk rasa terimakasih atas perjuangan serta dedikasi para guru di berbagai wilayah di Indonesia. Banyak instansi mulai dari unsur pemerintah maupun swasta akan memberikan ucapan selamat, menyusun acara peringatan bahkan upacara atau membuat lomba-lomba.
Berbagai macam seremoni digelar, dengan maksud mengangkat harkat dan martabat profesi guru yang tidak lain adalah penghantar kemajuan suatu bangsa. Namun, apakah benar begitu adanya? Pertanyaan itu adalah bentuk kritik atas realitas yang terjadi pada sebagian guru di wilayah-wilayah terluar Indonesia.
Perjalanan Panjang Guru Daerah
Project Multatuli baru saja merilis sebuah reportase dari Kepulauan Mentawai, salah seorang guru di pulau Siberut harus berhadapan dengan kondisi yang dilematis. Aloy seorang guru di Kecamatan Siberut Selatan harus menempun jarak selama 3-4 jam perjalanan dengan kapal untuk memenuhi syarat administrasi kenaikan pangkat atau mengurus sertifikasi. Tak hanya itu, biaya yang harus ia keluarkan untuk melakukan perjalanan pulang pergi ke pusat kecamatan Madobag minimal sebesar 2 juta rupiah. Kepergiannya dari sekolah untuk mengurus administrasi berarti meninggalkan kelas beserta siswa yang harus belajar, sementara kebutuhan ekonomi merupakan hal yang harus ia perjuangkan.
Di Siberut Barat bahkan lebih pelik, Fahri bisa menghabiskan waktu 1-2 minggu perjalanan untuk mengurus administrasi. Belum lagi, keterbatasan akses internet sering membuatnya terlambat dalam mendapatkan informasi, hal itu berakibat pada tertundanya pengurusan kenaikan pangkat. Ketersediaan internet yang belum baik ini juga dirasakan oleh para guru di daerah Bataet, mereka harus membeli voucher dari penginapan sekitar yang memasang Starlink untuk bisa mengakses berbagai kebutuhan dari internet.
Sialnya, salah satu syarat bagi para guru agar dapat mengurus kenaikan pangkat adalah sertifikat pelatihan yang disediakan pemerintah melalui aplikasi Platform Merdeka Mengajar (PMM). Di tengah kondisi jaringan yang tidak tersedia dengan baik itu, dapat kita bayangkan betapa nestapanya para guru di Mentawai dalam memperjuangkan hak profesinya.
Kita beralih sejenak ke Kabupaten Sukabumi, daerah yang jaraknya hanya sekitar 100 km dari Jakarta. Alvi seorang guru berusia 57 tahun harus menerima kenyataan pahit, gaji yang ia terima per bulan hanya sebesar 120 ribu rupiah. Namun, tekadnya untuk mendidik anak-anak tak membuatnya surut, ia mengajar di beberapa sekolah sebagai guru mata pelajaran IPS dan Sejarah, sehingga insentifnya bertambah menjadi sebesar 1,5 juta rupiah per bulan. Namun, seringkali penghasilannya tersebut habis hanya untuk biaya transportasi. Sehingga, Alvi mau tak mau mencari pekerjaan sampingan sebagai pemulung barang bekas yang dari hasil memulung itulah baru dapat ia rasakan bersama keluarganya.
Problematika SistemikÂ
Sejak pemerintah memperkenalkan berbagai program-program unggulannya, seperti Guru Penggerak, Sekolah Penggerak dan berbagai hal serupa, harapan akan perbaikan kompetensi guru mulai terbuka. Para guru yang mengikuti program tersebut diberikan fasilitas pelatihan yang praktis, bimbingan teknis bahkan akomodasi untuk melakukan seminar hasil.
Dari gegap gempita program-program yang telah disuguhkan itu, belum ada yang mampu menyentuh persoalan mendasar dari pendidikan kita hari ini, ketersediaan fasilitas bagi guru di berbagai wilayah 3T. Problem ini semakin menunjukkan fenomena gunung es, yang nampak baik namun menyembunyikan kekalutan.
