Mohon tunggu...
Ahmad Safii
Ahmad Safii Mohon Tunggu... -

Pemerhati sosial, politik. Mantan Ketua umum HMI Komisariat UPI YAI. Pengurus Cabang Jakarta pusat- Utara. Fungsionaris PB HMI periode 2013-2015. Master Ilmu Komunikasi Universitas Mercubuana.

Selanjutnya

Tutup

Politik

Demokrasi di Ujung Tanduk

1 Desember 2016   11:15 Diperbarui: 1 Desember 2016   11:46 167
+
Laporkan Konten
Laporkan Akun
Kompasiana adalah platform blog. Konten ini menjadi tanggung jawab bloger dan tidak mewakili pandangan redaksi Kompas.
Lihat foto
Bagikan ide kreativitasmu dalam bentuk konten di Kompasiana | Sumber gambar: Freepik

Belakangan ini masyarakat diramaikan dengan peristiwa penistaan agama yang dilakukan Gubernur DKI Jakarta "Ahok'. Bermulai dari pernyataan yang dilontarkan beliau, umat muslim tersinggung dan meminta pemerintah (Polri) menangkap Ahok. sehingga terjadilah demo besar, bisa dikatakan sebagai sejarah aksi demo terbanyak di Indonesia (dalam 1 waktu) lebih dari 2 juta orang menyuarakan tuntutannya. Namun, seolah-olah pemerintah melindungi sang Gubernur. maka issue lain pun bermunculan, dari issue makar, hingga diduga ada penunggang dalam kontestasi Pilkada DKI, karena moment nya tepat pada saat Pilkada. semua masyarakat mempunyai pendangan pro-kontra terkait kasus penistaan agama. Ironisnya, pemerintah merevisi UU ITE yang sangat sensitif, yaitu menyinggup penyebaran informasi palsu akan di pidana, penyebar kebencianpun akan di pidana.

Ini adalah salah satu langkah pemerintah membungkam demokrasi Rakyat untuk menyampaikan aspirasi mereka. pengguna media sosial sangat aktif dalam hal-hal yang menyangkut issue  agama. seharusya pemerintah merespon dengan positif, karena masyarakat sudah melek politik melalui media sosial. dengan media sosial masyarakat akan lebih dekat dengan pemerintah untuk menyampaikan aspirasinya tanpa harus turun ke jalan. Tapi sepertinya pemerintah antipati soal itu, pemerintah lebih mengambil sikap untuk membungkam masyarakat dengan merevisi UU ITE.  

Saya teringat ketika diskusi dengan teman-teman master di dalam kelas perkuliahan. Bahwa triangulasi konsep, yaitu relasi Pemerintah-Pengusaha-Masyarakat tidak dapat dipisahkan. pemerintah dan pengusaha bersatu dan menjadikan masyarakat sebagai objek untuk mengambil keuntungan dari tujuan mereka. jadi wajar saja jika peraturan yang dibuat lebih mengkooptasi masyarakat untuk menyuarakan aspirasi masyarakat. Hal ini wajar, jika pemerintahan dalam sistem otoritarian, tapi tidak cocok di sistem pemerintahan demokrasi. karena konsep demokrasi tidak anti kritik.

Dalam teori jangkar raksasa mengatakan bahwa, akan menabrak / menghabisi siapapun yang mengahalangi  demi terwujudnya tujuan.

Salam Demokrasi

Baca konten-konten menarik Kompasiana langsung dari smartphone kamu. Follow channel WhatsApp Kompasiana sekarang di sini: https://whatsapp.com/channel/0029VaYjYaL4Spk7WflFYJ2H

Mohon tunggu...

Lihat Konten Politik Selengkapnya
Lihat Politik Selengkapnya
Beri Komentar
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama untuk memberikan komentar!
LAPORKAN KONTEN
Alasan
Laporkan Konten
Laporkan Akun