Kasus pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) oleh aparat kepolisian di Indonesia menjadi topik yang semakin sering disorot oleh publik. Alih-alih menjadi institusi yang menjaga ketertiban dan melindungi masyarakat, Polri justru kerap dikaitkan dengan berbagai tindakan kekerasan yang melanggar hak-hak dasar manusia. Di balik seragam mereka, aparat ini membawa mandat untuk menegakkan hukum, namun seringkali justru bertindak di luar batas-batas kewenangan, mengabaikan norma-norma HAM.
Kekerasan oleh Aparat: Fenomena yang Mengkhawatirkan
Kekerasan oleh aparat kepolisian telah menjadi fenomena berulang, terutama dalam situasi penegakan hukum yang melibatkan massa atau individu yang dicurigai melakukan tindak kriminal. Kasus-kasus penyiksaan terhadap tersangka dalam tahanan, penanganan unjuk rasa yang represif, hingga penggunaan kekuatan berlebihan saat operasi keamanan, menimbulkan trauma berkepanjangan bagi para korban dan keluarga mereka. Insiden-insiden ini mencerminkan lemahnya pengawasan internal dan minimnya akuntabilitas di dalam institusi Polri.
Penyebab Maraknya Pelanggaran
Ada beberapa faktor yang memicu pelanggaran HAM oleh aparat kepolisian. Pertama, budaya kekerasan yang sudah mengakar di dalam institusi kepolisian. Pola pikir yang menekankan pada kekuasaan dan dominasi sering kali menjadi landasan tindakan mereka, tanpa mempertimbangkan dampak pada hak asasi warga. Budaya ini terus berkembang karena tidak adanya upaya yang signifikan untuk meredamnya.
Kedua, kurangnya akuntabilitas. Penindakan terhadap anggota Polri yang melakukan pelanggaran sering kali setengah hati atau tidak transparan. Meski ada mekanisme internal seperti Divisi Propam, proses penegakan disiplin di internal Polri kerap kali dipandang tidak efektif dan cenderung melindungi pelaku. Akibatnya, aparat yang melanggar hukum merasa aman dari konsekuensi, yang pada akhirnya memperkuat budaya kekerasan dan impunitas di dalam institusi ini.
Dampak Sosial dan Politik
Kekerasan oleh aparat kepolisian tidak hanya berdampak pada individu yang menjadi korban, tetapi juga pada kepercayaan publik terhadap institusi negara. Dalam masyarakat demokratis, kepercayaan terhadap institusi kepolisian adalah fondasi penting bagi stabilitas sosial. Namun, ketika Polri dianggap sebagai ancaman ketimbang pelindung, hubungan antara negara dan masyarakat menjadi terganggu.
Jalan Menuju Reformasi
Untuk memperbaiki situasi ini, reformasi di tubuh Polri adalah sebuah keharusan. Langkah pertama yang harus dilakukan adalah memperkuat mekanisme pengawasan internal dan eksternal agar setiap pelanggaran dapat diproses dengan cepat, transparan, dan adil. Peran lembaga-lembaga eksternal seperti Komnas HAM juga harus diperkuat untuk mengimbangi kontrol internal yang sering kali tidak memadai.
Penutup
