YOGYAKARTA - Jajaran Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Daerah Istimewa Yogyakarta melakukan monitoring dan evaluasi pada sejumlah Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pemasyarakaran yang ada di wilayah Kabupaten Kulonprogo dan Kabupaten Gunung Kidul. Kegiatan tersebut dilaksanakan dalam rangka persiapan pergantian Kepala UPT.Kepala Kanwil Kemenkumham DIY Imam Jauhari dengan didampingi Kepala Divisi Pemasyarakatan Mutia Farida dan Kepala Divisi Pemasyarakatan Gusti Ayu Putu Suwardani memimpin langsung jalannya monev di wilayah Kulonprogo. Monev dilakukan pada UPT Rupbasan Kelas II Wates dan Rutan Kelas IIB Wates.
Monitoring dan evaluasi UPT Pemasyarakatan dilakukan dalam rangka memastikan tugas teknis di bidang kesehatan, perawatan pengelolaan basan baran dan keamanan, bimbingan, teknologi informasi, serta kerja sama di UPT Pemasyarakatan Jajaran Kanwil Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Daerah Istimewa Yogyakarta telah dilakukan dengan baik dan sesuai prosedur.
Kegiatan dimulai dengan peninjauan progres pembangunan Gedung Rupbasan Kelas II Wates. Yang mana kegiatan tersebut dilaksanakan untuk memastikan ketika nantinya diserahterimakan tidak ada kendala maupun kekurangan baik dalam berkas administrasi maupun fisik sarpras yang ada.
Kepala Divisi Pemasyarakatan Gusti Ayu Putu selanjutnya memimpin tim untuk melakukan monev di Rutan Kelas IIB Wates. Tim monev dengan didampingi Kepala Rutan Kelas IIB Wates dan calon penggantinya dilakukan dengan memeriksa fisik terkait dokumen dan sarana pra sarana. Selanjutnya kegiatan ditutup dengan penandatanganan berkas-berkas.
"Terima kasih kepada Kepala Rutan Wates yang telah selama ini memberikan kinerja terbaiknya. Selanjutnya kepada Kepala Rutan yang baru, pertahankan kinerja yang telah sangat baik ini, dan semoga Rutan Wates yang telah lolos TPN, bisa meraih predikat WBP," pesan Kadiv PAS menutup kegiatan.
Humas Kanwil Kemenkumham DIY - Jogja Pasti Istimewa
