Dilema OPEC dalam pemanfaatan sumber daya alam

Setiap negara pasti butuh untuk saling ber-relasi. Pendek kata, kerja sama antar negara dan jangkauan yang luas menjadi hal  yang vital. Terutama masalah ekonomi yang dewasa ini menentukan kesejahteraan suatu negara. Kerja sama ekonomi dalam dimensi internasional dicapai melalui kesepakatan-kesepakatan tertentu, dengan memegang prinsip simbiosis mutualisme. Oleh sebab itu negara dituntut harus aktif dan dominan dalam memanfaatkan hubungan internasional.

Kebanyakan, negara menggunakan kekayaan sumber daya alam (SDA) untuk menunjang perekonomian. Sumber daya alam (SDA) menjadi sumber penghasilan terbesar dari sebuah negara yang dapat menjamin perekonomian. Salah satunya menggunakan cadangan minyak, yang hari ini sama-sama kita ketahui bahwa Indonesia mempunyai cadangan minyak yang melimpah. Negara dengan penghasil minyak atau diistilahkan sebagai produsen minyak dengan leluasa menentukan  harga minyak, sehingga merugikan negara yang notabene tidak dapat memproduksi minyak sendiri.

Banyak negara terutama di kawasan Asia menjadi produsen minyak. Diantaranya, Qatar, Indonesia, Libya, Uni Emirat Arab, Aljazair, dan masih banyak yang lain. Untuk memudahkan perencanaan dan penerapan hubungan seperti yang disebutkan diatas, dibentuklah OPEC. Sebagai badan yang diharapkan dapat memfasilitasi negara penghasil minyak. Resmi berdiri tahun 1960 di Baghdad  didirikan untuk mengkoordinasi kebijakan dari negara anggota sebagai kelanjutan dari yang telah dilakukan.

Merujuk dari anggaran dasar OPEC sendiri, tujuan dari organisasi ini menentukan cara terbaik untuk melindungi kepentingan organisasi, secara individual dan kolektif. Adapun tujuan yang tak kalah penting yaitu menjamin kestabilan harga pada pasar minyak internasional dengan maksud mencegah fluktuasi yang berdampak negatif. Dengan tetap memperhatikan kepentingan-kepentingan dari negara-negara produsen minyak dan keperluan untuk menjaga pendapatan yang baik dari negara-negara tersebut.

Pada perjalanannya, OPEC telah mempengaruhi pasar minyak dan  beberapa kebijakan kontroversial, mengkhawatirkan kondisi ekonomi dunia (global) dan memantik inflasi yang berbahaya diantara negara berkembang (miskin) dan negara maju ketika mereka mengembargo minyak pada krisis tahun 1973.

Penting untuk diketahui, Indonesia telah mundur dari OPEC.  Seperti yang ditegaskan oleh mantan gubernur OPEC untuk Indonesia Meizar Rahman, Indonesia lepas dari OPEC lantaran posisinya berbalik 180 derajat, detailnya bukan lagi sebagai negara pengekspor minyak. Ketika berstatuskan sebagai anggota OPEC, diharuskan membayar sebesar USD2 juta per tahun. Jumlah yang lumayan memberatkan, mengingat saat itu ancaman krisis ekonomi menanti, dipengaruhi oleh Amerika Serikat. Pembekukan status keanggotaannya pada tahun 2008 bukan masalah iuran, tapi ketimpangan dan dilema Indonesia sebagai penghasil minyak dengan tingkat ekspor minyak yang besar.

Diskusi yang kemudian mengalir sampai saat ini. Apa strategi yang tepat guna, dalam pengertian yang lain, haruskah Indonesia bergabung lagi dengan OPEC. Kalaupun iya, strategi yang berdasar pada kesejahteraan harus dikedepankan. Hemat penulis, Indonesia tidak perlu harus keluar dari OPEC. Kemudian mengawal kebijakan yang dirongrong oleh negara lain. Sudah semestinya Indonesia berani bersikap dan mengubah arah kebijakan untuk kesejahteraan rakyat.