Jelang Pemilu, Tugas Pemerintahan Harus Menjadi Prioritas

Headline kotaksuara.kompasiana.com

********

Tepat tiga puluh hari lagi mulai dari sekarang pemilihan umum 2014 akan diselenggarakan. Pada tanggal 9 April mendatang, rangkaian hajatan lima tahunan di negeri ini akan dimulai dengan pemilu legislatif. Ratusan juta rakyat Indonesia akan mendatangi tempat pemungutan suara untuk memilih para calon anggota legislatif yang akan menjadi wakilnya untuk jangka waktu lima tahun kedepan. Semua perangkat pemilu yang menjadi tanggungjawab Komisi Pemilihan Umum tengah dipersiapkan untuk mencapai kesempurnaan pemilu itu.

Sudah pasti seluruh komponen bangsa akan mencurahkan perhatiannya kepada pemilu keempat pasca reformasi ini. Pemerintahan SBY yang berkuasa saat ini pun berkepentingan untuk mensukseskan pemilu. Tapi ada satu hal yang tidak boleh dilupakan pemerintahan saat ini yaitu tetap mencurahkan perhatiannya kepada pekerjaannya sesuai mandate dari rakat lima tahun lalu. Disisa pemerintahan saat ini, sejatinya para pembantu presiden (baca: menteri) harus tetap fokus bekerja untuk rakyat. Kita tahu bahwa di kabinet sekarang selain unsur profesional ada juga menteri yang berlatar belakang partai politik. Tidak hany kader parti biasa namun juga ada beberapa ketua umum parpol yang ada di kabinet.

Posisi yang dilematis memang terjadi di benak menteri yang berlatar belakang parpol. Disatu sisi dirinya ingin berkampanye mensukseskan raihan suara partainya di pemilu ini. Disisi lain, sisa tujuh bulan menjadi menteri harus segera menyelesaikan berbagai program kerja kementeriannya. Akan tetapi disinilah akan diuji sejauh mana kesetiaan, loyalitas, dan pengabdian para menetri itu untuk tetap melayani rakyat.

Maka dari itu, sangat relevan jika Presiden SBY mengatakan, ditengah situasi nasional tengah disibukkan dengan isu pemilihan umum (pemilu) legislatif, meminta semua jajaran pemerintah tetap menjalankan tugas sebaik-baiknya. Para menteri berlatarbelakang partai politik harus tetap mengutamakan tugas-tugas pemerintahan meskipun pelaksanaan pemilu semakin dekat. "Situasi nasional saat ini dipenuhi dengan isu legislatif, tapi tugas pemerintahan tak boleh terhenti, tugas dan pekerjaan harus berjalan, dan jika ada masalah segera kita atasi," ujar Presiden SBY ketika membuka rapat terbatas kabinet di Kantor Presiden, Jumat pagi, 7 Maret 2014.

Kita harus apresiasi dan salut atas pilihan para menteri yang berlatar belakang parpol untuk mendahulukan kerja untuk rakyat. Diharapkan, posisi politik si menteri yang sebagai Ketua Umum, Pengurus, Kader di partainya tidak membuat gelap mata untuk melakukan pencitraan diri dan menomorduakan tugas-tugas kementerian. Menteri berlatar belakang parpol mesti lebih fokus dan berkonsentrasi pada tugas utamanya sebagai pejabat negara dan pelayan masyarakat. Para menteri itu memiliki kewajiban untuk bekerja hingga pemerintahan berakhir. Jika sikap ini diambil oleh para menteri itu, maka apresiasi harus kita berikan atas sikapnya. Disaat banyak pejabat, abdi negara di republik ini 'memangkas' jam kerjanya untuk urusan partainya, para menteri berlatar belakang parpol harus sebaliknya yakni menambah jam kerjanya.