Ibu Saya Tidak Bayar Pajak PBB Tahun Ini!

Siang tadi saya sempatkan menjenguk emak saya, sekedar makan siang di rumahnya di Jakarta Selatan. Pas datang kebetulan ada petugas RT di rumah sedang menyebarkan lembar pembayaran pajak PBB tahun ini yang berwarna merah muda. Ibu sayapun menerima lembar itu dan segera mengambil kaca mata bacanya. Petugas RT menginformasikan bahwa ibu saya tidak perlu membayar PBB tahun ini. Tertulis bebas pajak berdasarkan pergub DKI Jakarta. “Alhamdulillah” kata ibu saya.

Ketika saya tanyakan kenapa ga perlu bayar pajak? Kata ibu saya, mungkin karena tanah dan bangunannya ga luas, jadi Pak Gubernur kasihan, terus ga usah bayar pajak. Begitu katanya. Saya tidak menanggapi tetapi lantas saya teringat berita yang beberapa waktu lalu saya baca tentang wacana penghapusan pajak PBB. Ternyata sudah sampai di Jakarta dan tertuang dalam Pergub!

Menurut apa yang saya baca, kata Pak Ahok, rumah yang harganya ga sampai satu milyar ga perlu bayar pajak PBB, termasuk yang tinggal di rusun atau rusunami. Jadi benar apa yang dikatakan ibu saya. Karena rumahnya ga mahal, maka dibebaskan pajaknya. Kalo memang begitu, saya turut senang. Uangnya bisa digunakan untuk kebutuhan lain seperti listrik atau gas, terlebih bagi ibu saya yang sudah tua dan tidak bekerja. Kebijakan ini menurut saya cukup tepat sebagai sebuah cara untuk berpihak kepada yang lemah.

Memang tidak bisa dipungkiri, masa kepemimpinan Pak Jokowi dan Pak Ahok, Jakarta berubah, yang utama saya rasakan adalah dari sisi pelayanan administrasi. Ketika saya ada keperluan ke kelurahan misalnya, walaupun datangnya pas makan siang, jam 12.30, tetap ada petugas yang jaga di depan dan pelayanan tetap berjalan, kaya di bank aja. Saya bingung juga, ini petugas kapan makan siangnya? namun di tengah kebingungan, saya acungkan jempol untuk mereka.

Bukan hanya petugasnya yang saya acungkan jempol, pelayanan merekapun cepat terutama untuk kebutuhan administrasi, dilakukan satu hari saja! Ketika berkas kita lengkap, pelayanan berjalan cepat dalam satu hari. Jadi kita ga perlu nunggu berhari-hari.

Bebas pajak, ataupun bebas pelayanan yang lama, tentunya menjadi poin penting yang harus dilestarikan, siapapun pemimpin DKI. Jangan sampai kenyamanan masyarakat dalam mengurus kebutuhan administrasinya atau kebutuhan palayanan lainnya menjadi berantakan. Saran saya, tetaplah pelihara yang baik agar Jakarta menjadi model yang baik bagi Jakarta maupun kota lainnya. Semangat!