Mohon tunggu...
ARAYRI
ARAYRI Mohon Tunggu... Guru - Adzra Rania Alida Yasser Rizka

Sampaikanlah Dariku Walau Satu Ayat

Selanjutnya

Tutup

Kebijakan Pilihan

Berkaca dari Pak Ahok dan Kemenhub: Menyatukan Aturan Tertulis dan Penerapan di Lapangan

31 Januari 2015   18:21 Diperbarui: 17 Juni 2015   12:02 85
+
Laporkan Konten
Laporkan Akun
Kompasiana adalah platform blog. Konten ini menjadi tanggung jawab bloger dan tidak mewakili pandangan redaksi Kompas.
Lihat foto
Bagikan ide kreativitasmu dalam bentuk konten di Kompasiana | Sumber gambar: Freepik

Pak Ahok dikatakan marah ketika kemenhub tidak menyetujui penggunaan bis sumbangan dari Pak Tohir, dikarenakan spesifikasi bis tidak sesuai dengan aturan yang dikeluarkan oleh Kemenhub. Dari segi berat, masih kurang dari syarat minimum, walaupun bisnya bermerek Mercedes, tetapi tetap ditolak Kemenhub. Dalam hal ini, Kemenhub berusaha mempertahankan pendapat sesuai aturan yang berlaku, sedangkan Pak Ahok berusaha agar bis ini bisa segera dipakai. Dua-duanya menurut saya punya niat yang sama baik, namun karena tidak singkronnya aturan dan kondisi lapangan maka tersendat sampai sekarang.

Paman saya pernah berkata, kesulitan mereka yang di lapangan adalah dalam menerapkan aturan dari atas, karena terkadang aturan itu bagus tetapi penerapannya di lapangan sulit. Contoh mudahnya, saat ini konsumsi snak menggunakan singkong rebus digalakan, tetapi dalam penerapannya di lapangan membeli singkong menggunakan uang Negara tidak semudah yang dibayangkan. Kalau kata teman saya, kesulitan itu adalah karena tukang singkongnya ga punya stempel untuk kelengkapan bukti pembayaran kwitansi. Entah teman saya berkelakar atau tidak tetapi kalau difikir bener juga karena memang kenyataannya begitu. Simpel tapi perlu.

Kegiatan Yang Perlu Dilakukan

Lantas bagaimana agar semua menjadi mudah? Maksudnya agar aturan main dan penerapan di lapangan sejalan. Menurut saya, beberapa hal perlu dilakukan. Yang pertama tentu sosialisasi. Pihak pembuat aturan melakukan sosialisasi lebih gencar, agar yang dilapangan, baik bawahan maupun rekanan mengerti kebutuhan, kebutuhan yang sesuai dengan spesifikasi yang ditetapkan dalam aturan main. Sosialisai ini juga perlu disampaikan ke masyarakat, agar para penyumbang seperti Pak Tohir juga tahu tentang kebutuhan Pak Ahok yang sesuai dengan aturan main. Sosialisasi ke masyarakat ini penting karena saya yakin banyak masyarakat yang juga ingin berperan dan ikut aktif, serta peduli dengan masyarakat.

Yang kedua, pihak lain yang terkait seperti pihak keuangan harus juga melakukan sosialisasi, aturan main dalam keuangan Negara seperti apa yang berlaku. Sosialisasi ini harus sampai ke berbagai kalangan usaha, dari yang kecil seperti pasar tradisional sampai yang besar, agar mereka tahu dan dapat memenuhi permintaan sesuai kebutuhan spesifikasi maupun kebutuhan administrasi pembayaran. Saya yakin di pasar tradisional, para penjual sayur banyak yang belum tahu, para penjual alat tulispun mungkin juga banyak yang belum tahu. Dunia usaha yang sedang berkembang tentu ingin tahu aturan main dan administrasi seperti apa sehingga mereka bisa ikut berpartisipasi dan memajukan usaha.

Sosialisai ke bawah, ke petugas di lapangan maupun ke tukang sayur misalnya dapat dilakukan dengan penyuluhan rutin maupun dengan menempelkan aturan main di lokasi-lokasi strategis, seperti di pasar atau di kantor-kantor pemerintahan. Pastikan para rekanan tahu dan mengerti. Petugas yang terkaitpun terkadang harus terjun langsung mengingatkan. Saya yakin, para petugas yang diamanahi untuk menggunakan uang Negara ingin menjalankan tugasnya dengan baik.

Ketiga, para pembuat aturan harus terjun ke lapangan langsung untuk melihat dan mendapatkan informasi dari rakyat ataupun dunia usaha tentang apa yang dibutuhkan rakyat, diproduksi oleh dunia usaha, dan apa kesulitan mereka. Saya pikir gebrakan-gebrakan yang dilakukan oleh para menteri yang turun langsung ke lapangan cukup bagus, tinggal kemudian menguatkan kualitas informasi-informasi yang naik ke atas (bottom up), karena tidak selamanya para menteri harus terjun terus ke lapangan, masih banyak tugas kantoran yang perlu dilakukan.

Keempat, pihak dunia usaha harus berusaha untuk dapat memenuhi permintaan. Ketika kita ingin meningkatkan kualitas persaingan kita, kita harus ikuti apa kata pepatah lama, “Pembeli adalah Raja”. Apapun keinginan pembeli, harus kita turuti, termasuk spesifikasi kebutuhan ataupun kebutuhan administrasi keuangannya. Jika kita tidak berusaha untuk memenuhinya, kita akan terlempar dan kalah dari persaingan. Dunia usaha kitapun akan tertinggal jauh.

Penutup

Ketika Negara kita sedang membangun seperti saat ini, tentu kita ingin semuanya berjalan dengan dengan lancar. Kelancaran itu termasuk juga kemudahan dalam penerapan aturan yang dibuat oleh Negara. Para pembuat aturan pun harus mendukung dengan selalu mendengarkan dan terjun langsung ke masyarakat, untuk mendapatkan informasi terkait apa yang dibutuhkan masyarakat, apa yang diproduksi dunia usaha, sehingga ketika membuat aturan dapat mewakili dan sesuai dengan realitas lapangan. Para bawahan dan dunia usaha juga semaksimal mungkin bergerak dinamis sehingga produksi mereka selalu sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan para pembeli. Apalagi jika kebutuhan Negara dapat dipenuhi oleh produsen lokal, itu lebih menggembirakan. Dengan kondisi yang sejalan ini, saya cukup yakin kebutuhan masyarakat akan dapat cepat terpenuhi. Semoga.

Mohon tunggu...

Lihat Kebijakan Selengkapnya
Beri Komentar
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama untuk memberikan komentar!
LAPORKAN KONTEN
Alasan
Laporkan Konten
Laporkan Akun