Membangun Sistem Penegakan Hukum di Pesisir Indragiri Hilir

Kabupaten Indragiri Hilir -  pesisirnya yang luas dan kaya akan sumber daya, menyimpan potensi besar untuk menjadi pusat kesejahteraan masyarakat berbasis kelautan. Namun, berbagai persoalan hukum seperti kerusakan lingkungan, konflik lahan, dan perikanan ilegal menjadi batu sandungan yang terus menggerogoti masa depan wilayah ini. Penegakan hukum di pesisir tidak bisa lagi sekadar bertumpu pada pendekatan represif. Diperlukan cara baru yang lebih humanis, kolaboratif, dan berbasis keberlanjutan.

Kerusakan lingkungan akibat pembukaan lahan sawit secara ilegal menjadi ancaman terbesar bagi ekosistem pesisir Indragiri Hilir. Mangrove yang menjadi benteng alami terhadap abrasi hancur akibat praktik ini, mengakibatkan garis pantai terkikis dan masyarakat pesisir kehilangan perlindungan alami. Sayangnya, upaya penegakan hukum sering kali berujung pada sanksi tanpa ada perubahan signifikan. Ini menunjukkan bahwa hanya menghukum pelaku saja tidak cukup.

Pendekatan yang melibatkan masyarakat lokal sebagai garda depan dalam menjaga lingkungan bisa menjadi solusi alternatif. Pelibatan komunitas dalam program restorasi mangrove, misalnya, dapat menjadi langkah strategis yang mengubah kerusakan menjadi peluang pemberdayaan. Dengan memberikan insentif ekonomi, masyarakat tidak hanya termotivasi untuk melestarikan alam, tetapi juga memperoleh manfaat langsung dari hasil konservasi.

Praktik perikanan ilegal bukan hanya masalah hukum, tetapi juga cerminan dari kesenjangan ekonomi dan ketidakmerataan akses terhadap sumber daya. Nelayan kecil yang sering menjadi korban dari alat tangkap destruktif seperti pukat harimau tidak hanya menghadapi tekanan ekologis tetapi juga kompetisi yang tidak adil.

Solusi untuk mengatasi hal ini tidak cukup dengan patroli rutin atau razia di laut. Pemerintah daerah perlu memperkuat infrastruktur perikanan berbasis teknologi ramah lingkungan. Misalnya, memperkenalkan dan memberikan subsidi untuk alat tangkap yang berkelanjutan dapat mengurangi ketergantungan pada metode ilegal. Selain itu, program edukasi dan sertifikasi bagi nelayan dapat meningkatkan kesadaran akan pentingnya menjaga ekosistem laut.

Selanjutnya, konflik kepemilikan lahan di wilayah pesisir sering kali memanas akibat tumpang tindih kepentingan antara masyarakat adat, petani, dan korporasi. Ketidakjelasan regulasi dan lemahnya administrasi pertanahan membuat persoalan ini sulit terselesaikan.

Penyelesaian konflik lahan di Indragiri Hilir harus mengedepankan pendekatan berbasis keadilan sosial dan budaya lokal. Pengakuan terhadap hak-hak masyarakat adat perlu diperkuat melalui pengintegrasian hukum adat dalam sistem hukum formal. Proses mediasi yang melibatkan tokoh adat, pemerintah, dan masyarakat juga dapat menjadi jalan tengah untuk menghindari konflik yang berlarut-larut.

Menyusun Strategi Holistik untuk Masa Depan Pesisir

Penegakan hukum yang efektif di wilayah pesisir Indragiri Hilir harus mengintegrasikan tiga pilar utama: keadilan hukum, pemberdayaan ekonomi, dan pelestarian lingkungan. Strategi berikut dapat menjadi langkah konkret:

1. Transformasi Pendekatan Hukum
   Hukum tidak hanya harus ditegakkan tetapi juga harus menjadi alat untuk memberdayakan masyarakat. Aparat penegak hukum perlu dilatih untuk memahami konteks sosial dan budaya lokal sehingga mampu memberikan solusi yang tidak hanya adil tetapi juga berkelanjutan.

2. Peningkatan Partisipasi Masyarakat
   Masyarakat lokal adalah penjaga utama pesisir. Dengan melibatkan mereka dalam setiap proses pengambilan keputusan, mulai dari pengelolaan sumber daya hingga penyelesaian konflik, kepercayaan dan rasa memiliki terhadap wilayah mereka dapat ditingkatkan.

3.