Gubernur Propinsi DKI Jakarta, Anies Baswedan, telah mengumumkan secara resmi Upah Minimum Propinsi (UMP) 2018 sebesar 3.648.000 pada hari Rabu sore, kemarin, di kantor Gubernur. UMP ini akan berlaku untuk seluruh pekerja di Jakarta, 1 Januari 2018 mendatang.Â
Sebelumnya, elemen gerakan buruh Jakarta menuntut, agar UMP Propinsi DKI Jakarta, ditetapkan sebesar Rp. 3,9jt berdasarkan hasil survey Kebutuhan Hidup Layak (KHL).Â
Memang Dewan Pengupahan Prop DKI Jakarta, sebelumnya telah mengeluarkan dua hasil rekomendasi. Dimana, dari perwakilan Pengusaha mengusulkan Rp 3.6jt, sementara dari unsur Serikat Pekerja mengusulkan dan merekomendasikan 3,9jt.
Dari rekomendasi dewan pengupahan tersebut, Anies-Sandi kemudian memutuskan UMP DKI Jakarta, sebesar Rp. 3.648.000.
Merespon keputusan UMP DKI Jakarta tersebut, Said Iqbal, Presiden KSPI melalui keterangan resminya, menyatakan bahwa Anies-Sandi telah mengingkari Janji politiknya. Oleh karenanya, sejak 1 November kami menyatakan tarik dukungan dan mufarroqhoh dari Anies-Sandi. Yangdipegang dari pemimpin itu, janjinya. Tambahnya.
Lebih lanjut, Said Iqbal bersama kaum buruh Jakarta, menyatakan akan melakukan perlawanan dan aksi besar-besar pada 10 November nanti, untuk menolak upah murah yang mendzolimi kaum buruh.
Dalam releasenya, Iqbal juga membandingkan--meskipun sama-sama Bapak Upah Murah-- bahwa Ahok lebih kesatria saat memutuskan UMP DKI Jakarta, yang berdasarkan keadilan dan UU Ketenagakerjaan, bukan terjebak dan takut pada pengusaha besar dan PP 78/2015.
Masih menurut Iqbal dalam keterangan resminya, ini menunjukkan bahwa Anies-Sandi juga akan melakukan hal yang sama dalam konteks kasus reklamasi. Artinya, Anies-Sandi takut dengan tekanan.
